KPK: Korupsi Anggaran Wabah Corona akan di Hukum Mati

2

[BHC-Jakarta] Komisi Pemberantasan Korupsi tetap akan mengawasi proses pengadaan barang dan jasa untuk penanganan virus corona, meskipun penggadaan tersebut dapat dilakukan lewat penunjukan langsung.

Pengawasan dari KPK tetap dibutuhkan agar anggaran yang dialokasikan untuk penanganan virus corona efektif, efisien, dan tidak disalahgunakan.

“Saya kira, semua pihak saat ini fokus kepada penanganan Corona virus dan KPK pun memberikan perhatian dengan melakukan monitoring atas kegiatan tersebut. Ini juga tidak kalah pentingnya, karena wujud kecintaan sesama anak negeri,” ujar ketua KPK Firli Bahuri¬† dalam keterangan tertulisnya, Senin (23/3/2020).

Firli pun menegaskan pihaknya tidak segan untuk menindak penyelenggara negara yang justru memanfaatkan wabah virus Corona untuk mencuri uang negara. Bahkan, pelaku korupsi saat bencana seperti wabah Corona dapat diancam dijatuhi pidana mati seperti yang tercantum dalam UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor).

“Masa sih, ada oknum yang masih melakukan korupsi karena tidak memiliki empati kepada NKRI. Ingat korupsi pada saat bencana ancaman hukumannya pidana mati,” tegas Firli.

Baca Juga :  Pemerintah Bakal Luncurkan Paket Kebijakan 16

Pun demikian, dirinya berharap Pemerintah Indonesia dapat menangani dengan cepat wabah COVID-19 yang hingga saat ini jumlah kasus positif per hari Minggu 22 Maret 2020 pukul 12.00 WIB sebanyak 514 orang dan 48 meninggal dunia.

“Semoga semuanya bisa cepat tertangani. Walaupun suasana penuh keprihatinan, tapi kami tetap semangat dalam upaya pemberantasan korupsi, membangun dan menggelorakan semangat budaya anti korupsi,” ucap Firli.