Dirjen Dukcapil Zudan Dipanggil KPK Terkait Kasus Korupsi e-KTP

11

[BHC-Jakarta] Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Selasa memanggil Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Zudan Arif Fakrulloh dalam penyidikan kasus korupsi pengadaan paket penerapan KTP-elektronik (KTP-e).

“Yang bersangkutan dijadwalkan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka PLS (Paulus Tannos), terkait tindak pidana korupsi pengadaan paket penerapan kartu tanda penduduk berbasis nomor induk kependudukan secara nasional (KTP-elektronik),” kata Kabiro Humas KPK Febri Diansyah, Selasa (20/8/2019).

Selain itu, ada 5 saksi lain yang dipanggil untuk tersangka Paulus Tannos yaitu mantan Direktur Produksi Perum Percetakan Negara Republik Indonesia (PNRI) Yuniarto, pegawai PT SAP Indonesia Muda Ikhsan Harahap, Komisaris PT Delta Resources Andy Wardhana, Manager Legal PT Sinarmas Sekuritas Anthony Pheanto, dan Kartika Wulansari dari unsur swasta.

KPK menyebut Paulus Tannos berperan sebagai Direktur Utama PT Sandipala Arthaputra, salah satu perusahaan yang tergabung dalam Konsorsium PNRI yang mengerjakan proyek e-KTP. Dalam Akta Perjanjian Konsorsium disebutkan bila perusahaan itu bertanggung jawab atas pekerjaan pembuatan, personalisasi, dan distribusi blangko e-KTP.

Baca Juga :  KPK: Korupsi Anggaran Wabah Corona akan di Hukum Mati

Paulus Tannos pernah pula diperiksa KPK pada Mei 2018. Saat itu Paulus Tannos diperiksa KPK di Singapura. Pada 18 Mei 2017, Paulus Tannos juga memberi kesaksian di persidangan e-KTP melalui telekonferensi karena sedang berada di Singapura.

Diketahui selain tersangka Paulus, KPK pada Selasa (13/8) telah mengumumkan tiga tersangka baru lainnya dalam kasus KTP-e, yakni anggota DPR RI 2014-2019 Miriam S Hariyani (MSH), Dirut Perum Percetakan Negara RI (PNRI) dan Ketua Konsorsium PNRI Isnu Edhi Wijaya (ISE) dan Ketua Tim Teknis Teknologi Informasi Penerapan KTP-e atau PNS Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) Husni Fahmi (HSF).