Kode Inisiatif Sebut Prabowo-Sandi Tak Punya Bukti Kuat Terkait Pelanggaran TSM

2

[BHC-Jakarta] Ketua Konstitusi dan Demokrasi Inisiatif (Kode Inisiatif) Veri Junaidi mengatakan bahwa pelanggaran pemilu yang terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) merupakan satu kesatuan yang tak bisa dipisahkan.

Menurut Veri Junaidi, pelanggaran yang terstruktur dan sistematis itu apabila bukti menunjukkan adanya rencana dari penyelenggara pemilu, pemerintah, serta aparat keamanan, mendesain pemilu dengan sedemikian rupa untuk berbuat curang.

Veri menyebut untuk dapat membuktikan hal itu dugaan pelanggaran pemilu saja tidak cukup. Namun, harus melalui pembuktian yang otentik dan berlapis.

“Ini contoh pelanggaran biasa, misalnya Mendagri mengatakan seluruh ASN silahkan menyosialisasikan keberhasilan pemerintah, cukup dibuktikan apakah memang ada indikasi menteri tidak netral atau tidak,” kata Veri.

“Beda dengan TSM, bila itu terbukti, harus dicek lagi apakah ada seperti surat perintah sosialisasikan keberhasilan untuk struktur di bawahnya, kalau perintah untuk struktur di bawahnya ada, pertanyaan berikutnya, apakah itu kemudian ditindaklanjuti oleh struktur-struktur di bawahnya atau tidak,” lanjut Veri.

Disamping itu, Veri menjelaskan dikatakan pelanggaran masif apabila berakibat pada berubahnya hasil perolehan suara kandidat. Hal tersebut harus mampu dibuktikan oleh pemohon.

Baca Juga :  Alumni Kelompok Cipayung Berikan Pernyataan Sikap Hormati Hasil Pemilu 2019

Oleh karena itu, Veri menilai, paslon nomor urut 02 Prabowo Subianto- Sandiaga Uno tidak cukup kuat untuk mengatakan adanya pelanggaran pemilu yang TSM. Sebab, menurut Veri, kuasa hukum Prabowo-Sandi tidak mampu menghadirkan alat bukti dan saksi yang cukup di persidangan gugatan pilpres.

“Kalau saya menganalisa bukti yang terlihat dalam permohonan, saksi-saksi yang kemudian terlihat dalam persidangan, menurut saya memang tidak cukup kuat untuk mengatakan terjadi pelanggaran yang TSM,” ucap Veri.

Hal tersebut disampaikan oleh Veri Junaidi di acara diskusi publik betajuk ‘Sidang MK dan Kita’ di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (22/6/2019).