Tabloid Obor Rakyat: Proyek Terencana Hatta Menjegal Jokowi

265

Salah satu bentuk kampanye hitam yang sukses menyedot perhatian publik menjelang Pemilihan Presiden (Pilpres) 9 Juli 2014 adalah munculnya Tabloid Obor Rakyat.

Isi tabloid ini merupakan hasutan berbau SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antar-golongan), seperti menuduh Jokowi keturunan Tionghoa, beragama Kristen, digerakkan kelompok lain untuk kristenisasi, sampai capres boneka. Hadirnya tabloid ini menjadi cara tak elok untuk memotong laju elektabilitas Joko Widodo.

Apa yang disajikan dalam tabloid ini, sebenarnya fenomena yang tidak mengherankan di tengah musim kampanye presiden yang sedang memanas. Kita bisa lihat beredarnya banyak materi-materi hitam yang bertujuan untuk menjatuhkan para calon presiden, terutama di media sosial, juga lewat baliho dimana-mana.

Namun Obor Rakyat barangkali adalah yang pertama menggunakan format jurnalistik arus utama berupa tabloid. Obor Rakyat merupakan bentuk propaganda hitam yang serius, terorganisir dan berbiaya besar.

Tabloid  berwarna dengan isi 16 halaman itu sudah tiga kali terbit dengan pola distribusi langsung dan gratis ke masjid-masjid dan pesantren-pesantren di Pulau Jawa.

Setiap pesantren atau masjid dikirimi 20-30 eksemplar yang dibungkus rapi melalui pos dari pengirim tanpa identitas. Yang menerima lazimnya adalah pengurus pesantren atau masjid yang diharapkan kemudian akan membagikannya kepada jemaat atau murid-murid.

Pada edisi pertama (5-11 Mei 2014), termuat laporan utama berjudul “Capres Boneka”, dengan gambar Jokowi sedang mencium tangan Megawati di halaman muka. Pada edisi itu juga hadir beragam artikel, dengan judul-judul yang provokatif dan mendorong kebencian terhadap umat Kristen. Sebut saja, judul “184 Caleg Non Muslim PDIP untuk Kursi DPR” dan “Ibu-ibu, Belum Jadi Presiden Udah Bohongin Rakyat.”

Edisi kedua terbit di awal Juni dengan halaman depan menampilkan laporan utama berjudul:  “1001 Topeng Jokowi”. Di dalamnya juga bertebaran rangkaian artikel yang memojokkan Jokowi, PDIP, umat Kristen dan kaum Tionghoa, dengan judul-judul antara lain: “PDIP Partai Salib”, “Jejak Hitam di Era Mega” dan “Pria Berdarah Tionghoa Itu Kini Capres”. Pada edisi ketiga yang terbit 16 Juni mengambil tema yang tidak kalah ngeri, Periksa! DNA Jokowi, Iriana, dan Si Sulung

Tujuan pembuat tabloid itu jelas. Media ini bukan saja berpihak pada salah satu kandidat, namun juga dengan gamblang berusaha mendelegitimasi Jokowi dengan menggunakan tuduhan-tuduhan berbasis agama dan ras.

Obor Rakyat secara jelas berusaha mengarahkan pembaca di kalangan pesantren dan masjid untuk menolak Jokowi, bukan karena kualitas Jokowi yang pantas diragukan, tetapi karena tuduhan bahwa Jokowi adalah bagian dari konspirasi Kristen-Cina untuk menghancurkan Islam.

Format Obor Rakyat ini juga sejalan dengan rangkaian propaganda hitam yang terus ditujukan kepada Jokowi selama ini. Sang capres terus dikumandangkan sebagai tokoh anti-Islam. Hal ini tak berbeda jauh dengan Amien Rais, yang dalam kampanyenya, menggambarkan perang melawan Jokowi sebagai Perang Badar – sebuah perang yang memiliki makna penting dalam sejarah Islam dalam  rangkaian perang untuk mengalahkan kaum kafir.

Yang menarik sekaligus memperihatinkan adalah terbongkarnya nama orang-orang yang bermain di balik tabloid ini. Tidak hanya nama Setyardi Budiono dan Darmawan Sepriyossa – dua orang yang dengan percaya diri mengaku sebagai pembuat tabloid ini -, tetapi juga nama Hatta Rajasa. Indikasi keterlibatan calon wakil presiden Prabowo Subianto ini mulai terkuak. Lantas, misi di balik tabloid propaganda ini pun sudah bisa terbaca: demi menggenjot elektabiltas Ketua Umum PAN itu.

BUKAN PRODUK JURNALISTIK

Dewan Pers telah menyampaikan pernyataan publik bahwa Obor Rakyat bukan merupakan karya jurnalistik. Anggota Dewan Pers, Yosep Adi Prasetyo menegaskan, tabloid ini menyalahi Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999 serta kode etik jurnalistik. Hal itu terlihat dari pencantuman informasi susunan dan alamat redaksi yang palsu, tidak adanya asas keberimbangan, dan tidak berdasarkan fakta. Dewan Pers menuding Obor Rakyat hanya membonceng demokrasi dan mengatasnamakan kebebasan pers.

Sebagaimana dituntut UU, demi pertanggungjawaban kepada publik dan objek pemberitaan, perusahaan pers harus mencantumkan penanggung jawab, struktur dan alamat redaksi. Yang tak kalah penting adalah sisi profesionalisme jurnalistik. Boleh saja Obor Rakyat mengungkit kejelekan-kejelekan capres Jokowi. Masyarakat butuh informasi tentang capres selengkap-lengkapnya, termasuk sisi negatifnya.

Namun, pengungkapan sisi negatif capres harus benar-benar memenuhi prinsip verifikasi: didasarkan pada informasi yang valid, ada proses check and recheck, memberikan kesempatan klarifikasi sebelum berita dipublikasikan, memenuhi asas praduga tak bersalah dan menggunakan bentuk pengungkapan yang tidak tendensius atau menghakimi.

Syarat-syarat ini kelihatan sekali tidak dipenuhi Obor Rakyat. Masalah berikutnya, jelas sekali hanya capres Jokowi yang menjadi ”objek serangan” Obor Rakyat. Andai saja Obor Rakyat juga bersikap yang sama terhadap capres Prabowo Subianto akan lain ceritanya. Pers profesional akan selalu bersikap secara kritis sekaligus proporsional terhadap semua pihak. Hal yang tak kalah penting, menyudutkan capres dengan isu SARA sungguh tidak kondusif bagi pendidikan politik dan pendidikan kewarganegaraan.

Namun, dalam kesempatan diskusi di Jakarta, Sabtu (14/6/2014), Setyardi menolak bila isi tabloid itu bukan produk jurnalistik. Ia mengklaim, proses pembuatan setiap artikel dilakukan dengan cara kerja jurnalistik pada umumnya. Dia mencontohkan salah satu artikel yang berjudul “Jokowi Selalu Mewariskan Jabatan ke Non-Muslim” adalah hasil wawancara dengan Ketua MUI KH Kholil Ridwan. Selain melakukan wawancara, Setyardi mengaku mengolah berita berdasarkan hasil riset dari informasi di internet, meski ia tidak menjawab secara spesifik media mana yang menjadi sumber informasinya.

Setyardi juga menyatakan, apa yang ia tulis bukan propaganda. Misalnya saja, terkait judul besar “Capres Boneka” pada edisi perdana. Ia mengaku, itu diambil berdasarkan hasil kontemplasinya sebagai seorang jurnalis. Dia pun mengutip pernyataan Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Megawati Soekarnoputri yang menyebut Jokowi sebagai “petugas partai”. Dari situlah, Setyardi mengaku bisa menyimpulkan Jokowi sebagai seorang “capres boneka”.

Baca Juga :  Ingin Jatuhkan Jokowi? Bamsoet Siap Jadi Benteng Terakhir Presiden

Masih di halaman muka, terdapat dua subjudul yang bertuliskan “184 caleg non muslim PDI-P untuk kursi DPR”. Setyardi mengaku tidak ada yang salah dari tulisan itu. Menurut dia, itu adalah fakta yang diambilnya dari situs Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Sementara itu, di bagian dalamnya, tabloid itu mengangkat tulisan yang bermuatan SARA, seperti dalam tulisan berjudul “Disandera Cukong dan Misionaris”, “Jokowi Anak Tionghoa”, “Dari Solo Sampai Jakarta, De-Islamisasi Ala Jokowi”, dan “Partai Salib Pengusung Jokowi”.

Namun, klaim-klaim Setyardi, dibantah oleh Anggota Tim Sukses Jokowi-JK, Firman Jaya Daeli. Ia menyatakan, tidak ada satu pun anggota tim sukses ataupun pengurus partai koalisi pendukung Jokowi-JK yang pernah dimintai tanggapannya atas semua tulisan itu oleh redaksi Obor Rakyat. Oleh karena itu, Firman memastikan bahwa Obor Rakyat bukanlah produk jurnalistik, tapi memiliki maksud menyudutkan Jokowi.

Dalih Setyardi sebenarnya juga sudah dibantah oleh Darmawan dalam tulisan yang dimuat di situs inilah.com. Dalam testimoninya berjudul “Tentang Obor Rakyat dan Saya”, ia menjelaskan, Setyardi sempat menyatakan kepada dirinya bahwa sumber berita berasal dari tulisan-tulisan kritis di dunia maya, baik dari situs-situs berita maupun laman media sosial.

“Kita ambil saja tulisan-tulisan kritis yang berseliweran di Facebook, Twitter, kan banyak. Kan nggak semua warga negara Indonesia punya akun Facebook dan sehari-hari internetan,” kata Setiyardi seperti yang ditulis Darmawan.

PION: SETYARDI DAN DARMAWAN

Dua nama nama ini: Setyardi dan Darmawan yang berada di balik meja redaksi Obor Rakyat merupakan mantan wartawan Tempo. Sebagaimana dilaporan Tribunnews.com, Sabtu 14 Juni 2014, Pemimpin Redaksi Tempo Arif Zulkifli mengatakan, keduanya bekerja sekitar lima tahunan di majalah terkemuka itu, tetapi kemudian Darmawan mundur dan Setyardi dipecat karena melakukan pelanggaran etika yang serius.

Siapa Setyardi? Laporan Tribunnews.com menyebutkan bahwa Setiyardi adalah anggota tim sukses Fauzi Bowo – sang petahana yang dijungkalkan Jokowi dari jabatan gubernur – pada Pilkada DKI tahun 2007. Saat itu, Fauzi Bowo yang berpasangan dengan Priyanto berhadapan dengan Adang Daradjatun yang berpasangan dengan Dani Anwar. Pada Pilkada 2012, Setiyardi kembali mendukung Fauzi Bowo, tapi saat itu ia telah berada di istana di bagian Deputi Staf Khusus Presiden.

Sebelumnya, di tahun 2010, ketika George Junus Aditjondro menerbitkan buku “Membongkar Gurita Cikeas” yang menggegerkan itu, Setiyardi menulis buku tandingan yang membela SBY lewat buku tipis yang ditulis singkat berjudul Hanya Fitnah & Cari Sensasi, George Revisi Buku’. Setiyardi meluncurkan buku tangkisan itu dalam sebuah acara yang ramai di Hotel Cemara, Menteng, Jakarta. Saat itu, Setiyardi mengakui bahwa buku itu ia terbitkan semata untuk urusan bisnis dan ia tak mengenal Presiden SBY. Dalam acara itu, hadir Aam Sapulete (Komisaris PTPN III), Roy Suryo (anggota DPR Partai Demokrat yang kini Menteri Pemuda dan Olah Raga) dan Soeyanto (asisten Staf Khusus Presiden).

Kini, Setyardi menjadi asisten Velix Wanggai, staf khusus Presiden RI bidang otonomi daerah. Pekerjaan lain Setiyardi adalah salah satu Komisaris PTPN XIII, sebuah BUMN perkebunan yang mengelola perkebunan dan pabrik pengolahan kelapa sawit dan karet di Pulau Kalimantan.

Berdasarkan pengakuan Darmawan, Setyardi-lah yang memintanya untuk membuat Obor Rakyat.

Sementara itu, terkait Darmawan, sebagaimana dilaporkan situs pemilu2014.com, ia adalah orang yang dikenal dekat dengan Prabowo dan dengan salah satu petinggi Gerindra, Fadli Zon.

Ia bukanlah orang baru di media massa. Karier kewartawanannya panjang. Ia mulai menjadi wartawan di harian Republika (1996), sebelum kemudian pindah ke majalah Panji Masyarakat (1997-1998), majalah Tempo (1998-2005), harian Suara Karya (2005), kembali ke Republika (2006-2012), serta menjadi produser program di Alif Tv (Januari 2012-akhir 2013) yang berafiliasi dengan Republika.

Saat ini, ia menjadi redaktur di media online inilah.com, yang diketahui sebagai media propaganda yang memang sangat pro Prabowo dan anti-Jokowi. Media ini belakangan dikabarkan didanai oleh Hatta Rajasa.

Sejak mahasiswa, Darmawan dikenal sebagai aktivis yang dekat dengan pergerakan Islam politik. Pada masa ia menjadi mahasiswa di tahun 1990-an, ia sempat menjabat sebagai Ketua Senat Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Padjajaran Bandung. Pada saat di bangku kuliah, Darmawan menjadi dekat dengan Fadli Zon, yang di masa itu adalah aktivis mahasiswa dari Universitas Indonesia. Melalui hubungan dengan Fadli, Darmawan menjadi dekat dengan Prabowo yang kala itu sedang membangun jaringan di kalangan mahasiswa Islam.

Masih menurut situs pemilu2014.com, Darmawan dikabarkan sempat diberangkatkan naik haji bersama Fadli Zon dan Teguh Juwarno (politisi PAN, dulu aktivis Institut Pertanian Bogor) serta rombongan Tim Kopassus.

Ketika menjalani karier kewartawanannya, Darmawan hampir selalu bekerja di media yang memiliki semangat keislaman kuat. Sebagian besar kariernya dihabiskan di Republika, Panji Masyarakat dan juga Alif-TV. Ia juga dikenal memiliki kedekatan dengan komunitas masjid kampus di Bandung.

Di sisi lain, ia juga dikenal sebagai penulis yang bersedia menjadi ‘ghost writer’ untuk para politisi yang ingin dikenal sebagai penulis di depan publik. Darmawan misalnya dikabarkan menjadi penulis hantu untuk politisi Golkar, Bambang Soesatyo, di buku ‘Skandal Century di Tikungan Terakhir Pemerintah SBY-Boediono’.

OTAK DI BALIK OBOR RAKYAT

Keberanian Setyardi dan Darmawan menyatakan diri dihadapan publik menjawab teka-teki terkait siapa yang membidani media propaganda tersebut. Namun, keberanian mereka juga memantik kecurigaan bahwa ada orang kuat di belakang mereka. Alasannya, tidak mungkin orang seperti mereka bisa dengan berani menyatakan diri kalau tidak ada yang membekingi keduanya.

Baca Juga :  Indonesia Kecam Aksi Teror di Barcelona

Obor Rakyat adalah bagian dari strategi besar propaganda hitam untuk menghancurkan Jokowi di basis-basis umat Islam. Karena itu yang perlu diidentifikasi bukanlah Setyardi dan Darmawan semata, melainkan siapa yang berada di belakang propaganda hitam ini.

Penyandang dana Darmawan diperkirakan bukan donatur individual. Menurut estimasi moderat, pembuatan dan penyebaran Obor Rakyat diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah setiap edisi. Bila biaya pembuatan dan pengiriman per eksemplar mencapai Rp 5.000, dan Obor Rakyat disebarkan ke 50.000 orang jemaah masjid dan warga pesantren, dana yang dikeluarkan per edisi adalah Rp. 250 juta. Ini belum mencakup pengeluaran lainnya, termasuk gaji Darmawan dan kawan-kawannya.

Keterlibatan Setyardi membuka pintu ke pusat kekuasaan, mengingat posisinya sebagai staf dari Velix Wanggai. Begitu kasus ini terungkap, juru bicara presiden, Julian Aldrin Pasha sempat menepis hubungan Obor Rakyat dengan orang-orang di lingkungan istana kepresidenan. “Sudah saya cek tidak ada nama Setiardi sebagai deputi Staf Khusus Presiden,” ujar Julian, Jumat (13/6/2014).

Pernyataan Julian ini kemudian ditepis sendiri oleh atasan langsung Setiyardi, Velix Wanggai, Staf Khusus Presiden Bidang Pembangunan Daerah dan Otonomi Daerah. Velix mengaku keberatan kalau tabloid yang memuat tudingan berbau SARA terhadap capres Joko Widodo (Jokowi) dikait-kaitkan dengan Istana. “Tabloid Obor Rakyat sama sekali tidak terkait dengan pandangan Istana Presiden,” tulis Velix dalam siaran pers seperti dikutip merdeka.com, Minggu 15 Juni 2014.

Velix menyatakan tulisan di Obor Rakyat adalah pandangan dan sikap pribadi. “Penerbitan tabloid Obor Rakyat merupakan sikap, langkah, dan pilihan pribadi Setyardi Budiyono serta tidak mewakili pandangan kantor Staf Khusus Presiden Bidang Pembangunan Daerah. Yang bersangkutan tak pernah melaporkan tentang kegiatan Obor Rakyat, dan kami baru mengetahui Setyardi sebagai Pemred Obor Rakyat pada hari Jumat, 13 Juni 2014,” kata Velix.

Menurut Velix, Setyardi Budiyono memiliki logika pribadi dan pilihan politik dalam menyikapi calon presiden 2014. “Kami sebagai Staf Khusus Presiden tidak bisa mengontrol pikiran yang hidup dan pilihan hati dari individu masing-masing,” katanya.

Pernyataan Velix ini bertentangan dengan pengakuan Setiyardi sendiri bahwa ia telah menyampaikan rencana menerbitkan Tabloid Obor Rakyat itu kepada Velix Wanggai. Setiyardi juga menyebut, ongkos pencetakan 100.000 eksemplar tabloid sepenuhnya dari koceknya sendiri.

Juru Bicara Presiden Julian Aldrin Pasha kemudian meralat pernyataan sebelumnya yang menepis keberadaan Setiyardi di barisan deputi staf khusus presiden. Maklum, menurut dia, Presiden SBY sangat terganggu dengan berita ihwal keterlibatan orang dalam istana dalam kegiatan kampanye hitam di Pilpres 2014. “Tentu akan ada investigasi dan tindakan dari Sekretariat Kabinet selaku yang mengoordinasi perangkat di bawah staf khusus,” kata Julian seperti dikutip Harian Kompas. 

Tindakan apa gerangan yang akan dihadapi Setiyardi? Tampaknya tak ada. Sekretaris Kabinet Dipo Alam bahkan memuji tindakan Setiyardi. “Saya salut dia tidak banci dalam berpolitik. Dia berani dan siap bertanggung jawab atas perbuatannya menerbitkan tabloid,” ujar Dipo  kepada Rakyat Merdeka seperti dikutip inilah.com.

Karena itulah, melihat drama ini, dugaan akan keterlibatan istana sangat beralasan. Sangat wajar pula bila kemudian Juru Bicara Tim Pemenangan Joko Widodo (Jokowi)-Jusuf Kalla (JK), Poempida Hidayatulloh mempertanyakan klaim netralitas isnana yang selama ini berusaha dipersepsikan ke public.

“Ternyata hanya isapan jempol belaka. Sudah mulai terkuak keterlibatan elite-elite di sekitar Istana dalam konteks penyebaran tabloid Obor Rakyat yang banyak mengandung fitnah,” tegas Poempida di Jakarta, Jumat (13/6/2014).

MUHAMMAD RIZA CHALID – HATTA RAJASA

Bersamaan dengan tudingan terkait peran istana, hal yang tidak kalah menguat adalah peran Hatta Rajasa. Karena itulah, Jusuf Kalla memilih menanyakan langsung hal tersebut ke Hatta. Namun, mantan Menko Perekonomian itu membantah.

Meski demikian, laporan Media Indonesia, Senin 30 Juni memberi indikasi jelas terkait peran Hatta. Bahkan koran itu dengan berani menegaskan, awalnya Obor Rakyat memang dipakai untuk menaikkan popularitas Hatta Rajasa saat mantan Menteri Perekonomian itu masih duduk di kabinet.

Siapa yang menjadi operator Hatta? Menurut sumber Media Indonesia, adalah mafia minyak Muhammad Riza Chalid yang berada di balik tabloid ini. Bahkan, tidak hanya membiayai Obor Rakyat, Riza juga membiayai tim sukses Hatta.

Riza jugalah yang menggelontorkan puluhan miliar rupiah untuk membeli Rumah Polonia di Jalan Cipinang Cempedak I Nomor 29, Otista, Jakarta Timur. Rumah itu kini menjadi markas tim pemenangan Prabowo-Hatta. Riza mengakuisisi Rumah Polonia melalui Ketua Majelis Dzikir SBY Nurrussalam Haji Harris Tahir. Awalnya, Rumah Polonia digunakan sebagai markas tim sukses Hatta Rajasa dan tempat pengajian para santri Majelis Dzikir SBY Nurrussalam.

Kini, di Rumah Polonia, Riza mendirikan media center yang dipimpin Muchlis Hasyim. Sumber Media Indonesia yang lain, GS, asal Gunung Sugih, Lampung Tengah, juga mengakui Obor Rakyat sejak awal direncanakan sebagai media politik partisan yang dikelola wartawan-wartawan oportunis dan disokong pebisnis. “Jadi, ada simbiosis mutualisme antara pebisnis, politisi, dan jurnalis. Konsep media partisan itu ditawarkan Setyardi kepada Muchlis untuk kepentingan politik Hatta. Ia datang ke Muchlis karena sangat dekat dengan Hatta,” ujar GS di Pacific Place.

Pada Maret lalu, tambah GS, Muchlis pernah membahas penerbitan media partisan itu bersama Setyardi dan seorang jurnalis senior lain, di kantornya di Jalan Rimba. Semula konsep tabloid itu ditawarkan agar digarap jurnalis senior tersebut, tetapi tidak jadi. Saat dimintai konfirmasi, Muchlis membantah ada hubungan kerja dirinya dengan Riza. “Enggak ada itu urusannya dengan Pak Riza. Setyardi (Budiono, Pemred Obor Rakyat) sudah ngomong soal pendanaan itu,” cetus pendiri portal berita Inilah.com tersebut. Sebagaimana diberitakan Media Indonesia, Riza langsung pergi ke Singapura, setelah namanya disorot.

Baca Juga :  RI Ajak Kerjasama China Bangun Proyek Infrastruktur

Bagaimana hubungan Hatta dengan Riza? Dalam sebuah wawancara dengan The Jakarta Post, Hatta mengaku mengenal Riza, namun menolak bahwa keduanya memiliki relasi bisnis. Ia mengaku mengenal Riza sebagai teman di Majelis Zikir.

Namun, sebenarnya berita kedekatan Hatta dan Riza sudah menjadi rahasia umum. Hatta dianggap tokoh yang berada di belakang Riza dalam menjalankan lobi-lobi bisnisnya. Bahkan, Majalah Forum Keadilan, dalam menjalankan operasinya, Riza-Hatta melakuan segala cara.

Kedekatan keduanya juga diakui oleh Direktur Utama Pertamina (Perkuat Aspirasi Masyarakat Indonesia), Syafti Hidayat. Bahkan, menurutnya, bukan hanya membiayai Obor Rakyat, Riza juga membiayai pengurusan agar anak Hatta Rajasa, Rasyid Amrullah yang menabrak dua orang hingga meninggal pada Januri 2013 lalu, hingga akhirnya Rasyid tidak dipenjara.

Nama Riza memang jarang terdengar di kancah bisnis Indonesia, namun di kalangan pengusaha sektor minyak dan gas (migas) semua pasti mengenal dan sangat menyeganinya. Pemilik grup perusahaan Global Energy Resources (GER) ini tak hanya terkenal sebagai pengusaha minyak impor, tetapi juga sebagai penguasa bisnis impor minyak Indonesia, yang mekanismenya dilakukan oleh Pertamina Energy Trading Limited atau Petral (Petral).

Nama Riza, pria keturunan Arab ini dahulu dikenal dekat dengan Keluarga Cendana. Pria berusia 55 tahun ini disebut-sebut sebagai “penguasa abadi”  dalam bisnis impor minyak. Dulu dia akrab dengan Suharto, kini “merapat” ke SBY dan Hatta.

Dirut Pertamina akan gemetar dan tunduk jika bertemu Riza. Siapa pun pejabat Pertamina yang melawan kehendak Riza, akan lenyap alias terpental. Termasuk Ari Soemarno, Dirut Pertamina yang tiba-tiba dipecat. Ari Soemarno terpental dari jabatan Dirut Pertamina, hanya karena hendak memindahkan kantor pusat Petral dari Singapura ke Batam. Riza tidak setuju, maka Ari pun dipecat. Jika Petral berkedudukan di Batam/Indonesia, pemerintah dan masyarakat akan lebih mudah mengawasi operasional Petral yang terkenal korup. Ini yang dicegah Riza.

Kalangan pengusaha minyak dan broker minyak internasional mengakui kehebatan Riza sebagai God Father bisnis impor minyak Indonesia. Di Singapura, Riza dijuluki “Gasoline God Father” dan kabarnya lebih separuh impor minyak RI dikuasai oleh Riza yang menjadi induk dari 5 perusahaan yaitu Supreme Energy, Orion Oil, Paramount Petro, Straits Oil dan Cosmic Petrolium.

Kelima perusahaan ini yang berbasis di Singapura dan terdaftar di Virgin Island bebas pajak dikabarkan merupakan mitra utama Pertamina.

Riza diduga selalu menghalangi pembangunan kilang pengolahan BBM dan perbaikan kilang minyak di Indonesia. GER perusahaan milik Riza pernah diusut karena temuan penyimpangan laporan penawaran minyak Impor ke Pertamina. Tapi kasus tersebut hilang tak berbekas dan para penyidiknya diam tak bersuara. Kasus ditutup. Padahal itu diduga hanya sebagian kecil saja.

Dari informasi yang berhasil dikumpulkan, mark-up harga BBM juga dimainkan oleh mafia Migas. Nama Riza disebut-sebut sebagai salah seorang mafia Migas yang memiliki peran besar. Tak hanya itu, keluarga Cikeas juga diduga menerima aliran deras dan bisnis licin minyak ini.

Seperti yang pernah ramai diperbincangkan, Selain Edhie Baskoro Yudhoyono yang akrab disapa Ibas menerima aliran dana US$ 200 ribu, mantan bendahara Demokrat Nazaruddin juga menyebut Ani Yudhoyono juga menerima aliran dana dan mafia minyak Petral sebesar US$ 5 juta. Hal ini pernah diungkap media beberapa waktu lalu dan kabarnya hal itu sempat membuat SBY menggebrak meja. Juga saat mendengar Nazar mengatakan Ibas terima uang US$ 200 ribu dan SBY kembali menggebrak meja. Ibas sendiri telah membantah tudingan seperti diberitakan di sejumlah media.

Menurut pengamat ekonomi Ichsanuddin Noorsy, di lingkungan bisnis perminyakan, yang bersangkutan dikenal powerful.

Terungkapnya peran Riza di balik Obor Rakyat menjelaskan keterkaitan Hatta dengan tabloid hitam tersebut. Memang, Hatta menyangkal ketika ditanyai terkait keterlibatannya. Namun, relasinya dengan Riza lebih dari cukup untuk menjelaskan motif di balik Obor Rakyat.

MURNI JEGAL JOKOWI

Setyardi dan Darmawan berusaha berlindung di balik nama jurnalisme. Tapi tak ada unsur-unsur jurnalistik sama sekali dalam Obor Rakyat. Itu hanya sebuah propaganda dan kampanye hitam yang berusaha menyamar dalam bentuk seolah jurnalisme. Otomatis, semua argumen Darmawan bak rumah yang dibangun di atas pasir: tak ada fundasi yang kuat untuk menopangnya. Setyardi dan Darmawan lupa bahwa jurnalisme tidak bisa dibangun di atas kebohongan.

Asumsi bahwa ada kekuatan besar yang mendorong mereka terbukti dengan terungkapnya peran Riza, orang dekat Hatta.

Unsur pidana kasus ini sudah jelas. Sekarang, yang dipertarukan adalah peran penegak hukum yaitu polisi, apakah bisa menjerat orang seperti Riza. Bila polisi terus berlarut dalam mengusut kasus ini, akan timbul pertanyaan di masyarakat mengenai netralitas polisi yang selama ini selalu didengungkan Kapolri Jenderal Sutarman.

Sebagaimana disampaikan juru bicara tim Jokowi-Jusuf Kalla, Anies Baswedan, tak ada alasan lagi bagi polisi untuk berdalih. Mengutip kata Anis, ”Bayangkan ini yang diangkat ialah isu SARA. Pemutarbalikan fakta dan menyentuh figur yang dikenal, apalagi sudah merusak sendi-sendi kebangsaan. Harus dihukum.” Hal serupa juga ditegskan Anggota Komisi Kepolisian, Edi Saputra Hasibuan. ”Kalau polisi sudah menerima surat dari Dewan Pers bahwa tabloid Obor bukan produk jurnalistik, seharusnya polisi sudah bisa menaikkan status kasus itu ke penyidikan.”

Penuntasan kasus ini akan menjadi pelajaran dalam mendewasakan pemaknaan dan praksis demokrasi yang beradab, serta upaya meraih kekuasaan dengan cara yang sehat. Praktek primitif dengan penyebaran fitnah seperti yang dilakukan lewat Obor Rakyat adalah bagian dari upaya menginjak-injak nilai-nilai demokrasi, yang seharusnya dipraktekan dengan cara-cara beradab, bukan dengan laku nista. (Tim Riset BHC)