[BHC-Jakarta] Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Bambang Soesatyo alias Bamsoet menyebut Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) periode kini segera menindaklanjuti wacana amendemen Undang-Undang Dasar 1945. Seperti rekomendasi pimpinan dari periode 2014-2019.

Bamsoet menguraikan sebelumnya pimpinan menugaskan badan pengkajian MPR untuk menyelaraskan persepsi antara partai politik dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD).

Lalu langkah yang akan diambil MPR kata Bamsoet yakni membuka ruang terbuka kepada publik untuk memberi aspirasi soal poin-poin rekomendasi, diantaranya terkait dengan amendemen terbatas.

“Keputusan apapun yang kami lakukan akan berimplikasi luar biasa bagi perjalanan bangsa ke depan. Sehingga kami harus cermat dan harus menyerap seluruh aspirasi yang ada dan berkembang di masyarakat,” jelas Bamsoet di Kompleks Parlemen, Senayan Jakarta, Rabu (9/10/2019).

Dengan membuka ruang publik ke masyarakat ini, lanjut dia juga sebagai upaya menepis tudingan jika amandemen dikerjakan untuk memperluas Kewenangan MPR, diantara soal presiden tak lagi dipilih secara langsung melalui pemilu.

Bamsoet menambahkan MPR sendiri saat ini belum merinci dan memutuskan apa saja yang akan diamandemen.

“Kita akan secepat mungkin menimba dan menggali aspirasi masyarakat. Itu yang kita sampaikan terkait rekomendasi MPR yang lalu,” kilah Bamsoet.

LEAVE A REPLY