[BHC-Jakarta] Presiden RI Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 63 Tahun 2019 tentang Penggunaan Bahasa Indonesia.

Pertimbangan terbitnya Perpres ini karena dalam pidato resmi Presiden dan atau Wakil Presiden serta pejabat negara lainnya belum mengatur penggunaaan Bahasa Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 40 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009. Karena itu, pemerintah memandang perlu menetapkan Perpres tentang Penggunaan Bahasa Indonesia.

“Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam pidato resmi Presiden, Wakil Presiden, dan pejabat negara yang lain yang disampaikan di dalam atau di luar negeri,” demikian bunyi Pasal 5 Perpres seperti dikutip dari Setkab.go.id, Rabu (9/10/2019).

Pasal berikutnya mengatur lebih rinci mengenai pidato resmi di dalam negeri dan pidato resmi di luar negeri.

Di dalam negeri, Presiden/Wapres dan pejabat lain wajib berbahasa Indonesia baik di forum nasional maupun forum internasional.

Sementara itu, aturan mengenai ‘pidato resmi di luar negeri’ juga mengatur hal yang sama, yakni wajib menggunakan bahasa Indonesia.

Forum internasional di luar negeri yang disebut di Perpres yakni yang diselenggarakan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), organisasi internasional atau negara penerima.

“Penyampaian pidato resmi Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dapat disertai dengan atau didampingi oleh penerjemah,” bunyi Pasal 18 Perpres.

Peraturan Presiden mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yaitu pada 30 September 2019 oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly.

Sementara, kewajiban menggunakan Bahasa Indonesia saat berpidato di luar negeri itu ditujukan kepada ketua, wakil ketua, dan anggota MPR; ketua, wakil ketua, dan anggota DPR; ketua, wakil ketua, dan anggota DPD; ketua, wakil ketua, ketua muda, dan hakim agung pada Mahkamah Agung juga ketua, wakil ketua, dan hakim pada semua badan peradilan kecuali hakim ad hoc; serta ketua, wakil ketua, dan anggota Mahkamah Konstitusi.

Tidak hanya itu, kewajiban ini juga meliputi ketua, wakil ketua, dan anggota BPK; ketua, wakil ketua, dan anggota Komisi Yudisial; ketua, wakil ketua, dan anggota Komisi Pemberantasan Korupsi; menteri dan jabatan setingkat menteri; dan kepala perwakilan Republik Indonesia di luar negeri yang berkedudukan sebagai duta besar luar biasa dan berkuasa penuh.

Kemudian, gubernur dan wakil gubernur; bupati/wali kota dan wakil bupati/wali kota; dan pejabat negara lainnya yang ditentukan oleh undang-undang.

LEAVE A REPLY