[BHC-Jakarta] Anggota Fraksi Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jazilul Fawaid menyebut muncul wacana soal pengembalian Garis-garis Besar Haluan Negara atau GBHN. Wacana yang berkembang ada dua, pertama penetapan GBHN melalui undang-undang, sedangkan yang kedua GBHN ditetapkan melalui Ketetapan MPR.

“Kalau melalui UU maka tak dibutuhkan amandemen. Cukup apakah pemerintah atau DPR atau DPD menyampaikan usul inisiatif atas GBHN,” ungkap Jazilul di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 8 Oktober 2019.

Usulan pertama dihembuskan oleh fraksi Partai Golkar, Partai Demokrat, dan Partai Keadilan Sejahtera di masa kerja MPR periode 2014-2019. Seperti diketahui sebelumnya Partai Golkar memiliki sinyal menolak adanya amandemen UUD 1945.

Sementara usulan membentuk GBHN melalui Tap MPR, yang otomatis mensyaratkan terjadinya amandemen UUD 1945 disampaikan oleh fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, PKB, Partai Gerindra, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Amanat Nasional, dan Partai NasDem.

“Tapi itu kan MPR yang lama. sekarang ke depan dari dua pokok pikiran itu pasti diambil kesepakatan. Kemarin itu rekomendasi, belum sampai sepakat,” ucap Jazilul.

Partainya lanjut dia sepakat amandemen UUD 1945 dengan agenda mengembalikan GBHN.

PKB kata Jazilul tak sepakat jika agenda ini meluas ke mana-mana hingga menambah masa jabatan presiden dan wakil presiden.

LEAVE A REPLY