[BHC-Jakarta] Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto menyebut kader terbaik Nahdlatul Ulama (NU) masih dibutuhkan keberadaannya di pemerintahan atau di Kabinet Kerja Joko Widodo alias Jokowi jilid II.

Bahkan, lanjut sejak 2014 Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri selalu mengingatkan Jokowi menempatkan para nahdliyin di kementerian urusan kesejahteraan rakyat.

“Pak Jokowi tanya ke Ibu Mega ( 2014), bagaimana menterinya. Yang disebut pertama adalah NU,” terang Hasto lewat keterangan Media Selasa malam, 8 Oktober 2019.

“Ibu Mega mengusulkan NU harus jadi menteri urusan rakyat supaya bisa meningkatkan kesejahteraan Nahdliyin.” lanjut Hasto

Selasa malam, Hasto Diketahui sowan ke Ketua Umum PBNU KH Said Agil Siradj di Pondok Al Tsafaqah, di Jakarta Selatan.

Pada pertemuan itu, Hasto mengucapkan terima kasih atas dukungan Warga NU terhadap pasangan Jokowi-Ma’ruf yang bertarung di Pemilihan Presiden April 2019 lalu.

Pun begitu, Said Aqil pun mengucapkan terima kasih dengan disahkannya Undang-Undang Pesantren di era Pemerintahan Jokowi.

Aturan yang termaktub pada UU Pesantren bakal mendorong peningkatan kualitas pesantren, ditambah lagi adanya dukungan keuangan negara.

“Mudah-mudahan nanti juga ada menteri urusan pesantren dan di APBN ada anggaran untuk pesantren,” sebut Said Aqil.

LEAVE A REPLY