[BHC-Jakarta] Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan ulang pemeriksaan atas Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Rizal Djalil karena Rizal sakit.

Sebelumnya KPK akan memeriksa Rizal, ini hari 4 Oktober 2019 sebagai tersangka kasus sogokan proyek Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM).

Menurut Juru Bicara KPK Febri Diansyah , Rizal sebenarnya sudah datang sesuai jadwal.

“Namun yang bersangkutan mengeluh sakit sehingga pemeriksaan akan dijadwalkan ulang.” Febri seperti dilansir dari Tempo.

Rijal sendiri telah ditetapkan sebagai tersangka pada 25 September 2019. oleh KPK.

Penetapan atas tersangka ini sebagai pengembangan dari kasus suap SPAM di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

“Dalam pengembangan perkara ini, ditemukan dugaan aliran dana Sin$100 ribu ke salah satu anggota BPK,” ungkap Wakil Ketua KPK, Saut Situmorang di Kompleks KPK, Jakarta, Rabu, 25 September 2019 lalu.

Perkara sogokan ini lanjut Saut berawal saat BPK mengaudit Direktorat SPAM Kementerian PUPR Oktober 2016 lalu.

Audit dikerjakan sesuai surat yang diteken Rizal. Pada surat itu, Rizal memerintahkan agar dilakukan pemeriksaan atas pengelolaan infrastruktur air minum dan sanitasi limbah di Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR dan kementerian terkait tahun 2014-2016 di wilayah, DKI Jakarta, Jawa Timur, Jawa Tengah, Kalimantan Barat dan Jambi.

Mulanya dari audit itu BPK, menemukan laporan keuangan tidak wajar sebesar Rp18 miliar, namun belakangan jumlah itu berkurang menjadi Rp4,2 miliar. Sebelum perubahan itu, diduga ada permintaan uang dari BPK sejumlah Rp2,3 miliar.

Saut mengatakan utusan Rizal Djalil juga mendatangi Direktur SPAM PUPR. Utusan itu menyampaikan keinginan Rizal untuk dilibatkan di proyek Jaringan Distribusi Utama Hongaria dengan pagu anggaran senilai Rp79,27 miliar. Proyek itu kemudian diberikan kepada perusahaan kenalan Rizal, yakni PT Minarta Dutahutama.

Lalu, Komisaris Utama PT MD, Leonardo Jusminarta Prasetyo diduga memberikan duit Sin$100 ribu kepada Rizal, melalui kerabat.

“Sebagai bentuk pemenuhan hak tersangka, KPK telah mengirimkan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan pada 20 September 2019,” ungkap Saut.

LEAVE A REPLY