[BHC-Jakarta] Hingga Kamis (3/10/2019) kemarin, Menteri Sekretaris Negara Pratikno menegaskan belum ada keputusan apakah Presiden Joko Widodo akan menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) terhadap revisi UU KPK atau tidak.

Pakar hukum pidana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, JM Muslimin meminta Jokowi untuk menerbitkan Perppu KPK. Alasan penerbitan Perppu KPK, Muslimin menjelaskan saat ini banyak reaksi masyarakat yang menolak revisi UU KPK dan mendukung penerbitan Perppu KPK sehingga kondisi akan tidak stabil.

“Saya kira itu pilihan yang terbaik sudah dianjurkan dan disarankan oleh banyak pihak,” ucap Muslimin.

Muslimin mengatakan, Isu pemakzulan kini muncul di tengah Perppu yang sedang dipertimbangkan Jokowi, salah satunya dari mulut Ketum Partai NasDem Surya Paloh.

Kendati demikian, Muslimin meminta agar Jokowi tidak perlu takut dimakzulkan jika mengeluarkan Perppu KPK. Karena saat ini beberapa survei menandakan kepercayaan publik terhadap partai politik sangat rendah.

“Hal itu akan selalu ada jadi jeratan seperti itu akan selalu ada, tetapi jangan salah bahwa zaman keterbukaan mereka yang jeli melihat kepentingan publik secara jernih pasti tidak akan goyah. Bahwa ada ancaman dan peringatan anggap sebagai bargaining dan real akan menuju kesana saya tidak yakin,” jelas Muslimin.

“Betul, yang bisa impeachment rakyat. Kalau melalui parpol mohon maaf survei kepercayaan publik kepada parpol sangat rendah. Kalau seandainya parpol menuju ke arah sana dan sudah berlawan keinginan publik justru malah parpol akan menggali liang sendiri,” lanjut Muslimin.

Hal tersebut disampaikan oleh Muslimin di acara diskusi bertajuk ‘Sikap Pemerintah Terhadap UU KPK’ di kawasan M.H. Thamrin, Jakarta Pusat, Jumat (4/10/2019).

LEAVE A REPLY