[BHC-Jakarta] Koalisi Benih petani dan Pangan merasa kecewa atas penetapan UU Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan (SBPB) oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Pasalnya sebelum penyesahan uu tersebut, koalisi yang beranggotakan sejumlah organisasi berbasis petani telah menyampaikan usulan perbaikan atas sejumlah pasal yang ada di UU SBPB.

Menurut Henry Saragih dari Serikat Petani Indonesia, anggota koalisi bahwa proses pembuatan dan pembahasan draft RUU ini tidak partisipatif.Lantaran sama sekali tidak pernah melibatkan organisasi petani sebagai wadah petani, begitu pun dengan pihak-pihak yang bakal mengajukan judicial review atas Undang-undang Sistem Budidaya Tanaman (UU SBT) yang kemudian digantikan dengan UU SBPB ini.

Sementara Nuruddin dari Aliansi Petani Indonesia (API) secara tegas mengatakan jika koalisi segera mengorganisir Tim Kuasa Hukum dan organisasi masyarakat sipil sebagai pendaftar gugatan ke MK untuk Judicial Review.

“Koalisi akan mengajak serta berbagai organisasi dan kumpulan petani di seluruh wilayah Indonesia untuk bersama-sama mengajukan gugatan ke MK” ucap dia, Kamis (26/9/2019).

Sedangkan, Said Abdullah dari Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan (KRKP) menyebut bahwa Koalisi Benih Petani dan Pangan akan melakukan sosialisasi undang-undang ini kepada petani seraya berkonsolidasi untuk tentukan langkah berikutnya termasuk diantaranya mengajukan judicial review.

“UU SBPB ini sekalipun melemahkan petani tetapi harus dijadikan momentum untuk petani bersatu saling menguatkan, supaya terjadi perbaikan yang substansial terhadap nasib 26 juta petani kecil di Indonesia” ucap Said.

Selain itu UU SBPB juga memuat petani pemula dan penangkar benih dan malah justru membahayakan kekayaan keanekaragaman hayati Indonesia yang selama ini justru sebagai penjaga utama petani-petani pemulia dan penangkar benih di seluruh Indonesia.

Tak seberapa lama, Koalisi Benih Petani dan Pangan segera menjadwalkan pertemuan untuk membahas isi UU SBPB sekaligus mempersiapkan materi gugatan.

Dewi Hutabarat dari Forum Desa Mandiri Tanpa Korupsi (DMTK) salah satu koordinator koalisi menyebut jika mereka akan terus menjalin komunikasi dengan sejumlah pihak, sebagai bentuk memperkuat upaya judicial review perbaikan isi UU yang justru memberi dukungan sebesarnya pada puluhan juta petani kecil di Indonesia.

LEAVE A REPLY