[BHC-Jakarta] Diketahui Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan pemerintah telah sepakat mengesahkan revisi Undang-undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada rapat Paripurna, Selasa (17/9/2019).

Pengesahan UU KPK ini menuai kontroversi di masyarakat. Pengamat ekonomi Universitas Gaja Mada sekaligus Mantan Tim Anti Mafia Minyak dan Gas Fahmy Radhi, menilai dengan adanya pengesahan UU KPK akan membuat pengusutan perkara rasuah di sektor minyak dan gas (migas) semakin lama, bisa mencapai 10 tahun.

“Belum ada UU saja butuh waktu empat tahun lebih. kalau ada UU baru 10 tahun mungkin,” kata Fahmy.

Pasalnya, Fahmy mencontohkan kasus yang menjerat eks Direktur Utama Pertamina Energy Trading Ltd (Petral) Bambang Irianto. KPK telah memulai penyelidikan kasus tersebut sejak Juni 2014. Hanya saja, KPK baru menetapkan Bambang sebagai tersangka pada Selasa (10/9/2019).

Menurut Fahmy, KPK kesulitan dalam melakukan proses penyelidikan dan penyidikan di sektor migas karena melibatkan pengusaha asing dan bekerja sama dengan penegak hukum negara lain.

“Kerumitan itu disebabkan potensi korupsi di Migas melibatkan mafia Migas, Korporasi Internasional, dan lokasi terjadinya korupsi di luar teritorial Indonesia,” jelas Fahmy.

Fahmy menilai, dengan lamanya pengusutan kasus korupsi di sektor migas, dikhawatirkan bakal muncul kewenangan KPK menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) seperti yang ada dalam UU baru. Apalagi SP3 bisa dikeluarkan jika perkara yang diusut tak selesai setelah lebih dari dua tahun.

“Kewenangan penerbitan SP3 ini akan membebaskan banyak tersangka korupsi di sektor migas. Saya khawatirkan adanya moral hazard dengan penggunaan SP3,” ucap Fahmy.

Hal tersebut disampaikan Enny di acara diskusi publik bertajuk ‘Urgensi Pemberantasan Korupsi Bagi Perekonomian Investasi dan Perbaikab Fiskal’ di Bakoel Koffie, Jakarta, Rabu (18/9/2019).

LEAVE A REPLY