[BHC-Jakarta] Peneliti Senior Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Enny Sri Hartati mengkritisi langkah Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang telah mengesahkan revisi Undang-undang nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjadi Undang-Undang (UU).

Menurut Enny, DPR terlalu tergesa-gesa dalam mengambil keputusan yang dianggap tidak terlalu mendesak. Dirinya pun menyebut beberapa poin dalam RUU KPK ini memberi benturan keras terhadap dunia investasi dan berdampak pada perekonomian Indonesia,

“RUU KPK ini bukan perkara sederhana, bukan hanya soal pelemahan KPK, tapi multiplier effect dari bagaimana dampak keberadaan RUU KPK terhadap perekonomian Indonesia, ini punya direct impact,” kata Enny.

Diketahui, dalam revisi UU KPK akan dihadirkan Dewan Pengawas (Dewas) KPK, setiap penyadapan yan dilakukan KPK harus melalui izin Dewas. Menurut Enny, hal tersebut justru akan memicu kekhawatiran investor dalam kepastian hukum yang mampu menumpas perilaku-perilaku korupsi yang dapat merusak investasi.

“Kalau penyadapan KPK harus izin, objek penyidikan yang menjadi sasaran KPK bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin kita akan menghasilkan penyelidikan penegakkan hukum yang benar? Sehingga kalau kekhawatiran itu tidak terjawab oleh pemerintah dengan RUU KPK ini, maka khawatir investasi yang kita harapkan ini tidak masuk ke perekonomian kita,” terang Enny.

Disamping itu, Enny menilai, pengelolaan anggaran negara yang efisien dikhawatirkan terganggu, atau berjalan tak mulus jika kinerja KPK justru melemah.

“Bagaimana kita menjaga, mengelola keuangan negara yang benar-benar prudent, benar-benar mengalokasikan anggaran yang berorientasi pada kesejahteraan?” ujar Enny.

Hal tersebut disampaikan Enny di acara diskusi publik bertajuk ‘Urgensi Pemberantasan Korupsi Bagi Perekonomian Investasi dan Perbaikab Fiskal’ di Bakoel Koffie, Jakarta, Rabu (18/9/2019).

LEAVE A REPLY