[BHC-Jakarta] Laporan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I-2019, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan kementerian dan lembaga (K/L) yang melakukan penggelembungan kebutuhan dana untuk perjalanan dinas.

BPK menemukan biaya perjalanan dinas ganda atau tidak sesuai ketentuan di 41 K/L senilai Rp 25,43 miliar.

Berdasarkan laporan IHPS I-2019, berikut adalah K/L yang melakukan penggelembungan kebutuhan dana untuk perjalanan dinas beserta rinciannya.

Pertama, pembayaran perjalanan dinas ganda/melebihi ketentuan pada Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, di antaranya belanja perjalanan dinas dibayarkan ganda kepada pegawai sebesar Rp 4,91 miliar, belanja perjalanan dinas berindikasi tidak riil sebesar Rp 993,56 juta, belanja perjalanan dinas luar negeri tidak sesuai SBM sebesar Rp 184,03 juta.

Kedua, kelebihan pembayaran biaya perjalanan dinas pada Komisi Pemilihan Umum (KPU) atas pembayaran belanja perjalanan dinas dalam negeri tidak sesuai dengan SBM sebesar Rp 3,06 miliar. Pembayaran belanja perjalanan dinas luar negeri antara lain terdapat selisih harga tiket dibandingkan harga konfirmasi ke maskapai penerbangan, kesalahan perhitungan jumlah hari perjalanan, dan ketidaksesuaian dengan SBM sebesar Rp1,28 miliar.

Ketiga, kelebihan pembayaran atas biaya perjalanan dinas pada Kementerian Pertahanan sebesar Rp 2,17 miliar. Bukti tiket perjalanan tidak sesuai dengan bukti yang dikeluarkan oleh penyedia jasa, selisih harga tiket yang dipertanggungjawabkan dengan yang dikeluarkan oleh pihak penyedia jasa, serta pembayaran biaya perjalanan tidak berdasarkan perincian pengeluaran riil.

Sisanya yakni terjadi pada 38 K/L lainnya, permasalahan biaya perjalanan dinas ganda dan/atau melebihi ketentuan sebesar Rp 11,37 miliar.

LEAVE A REPLY