[BHC-Jakarta] Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melaporkan laporan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I-2019 kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Dalam laporan IHPS I-2019 tersebut, ditemukan 14.965 permasalahan dengan potensi kerugian negara Rp 10,35 triliun.

Temuan tersebut meliputi 7.236 permasalahan kelemahan sistem pengendalian internal lembaga, 7.636 permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan senilai Rp 9,68 triliun, serta 93 permasalahan ketidakhematan, ketidakeflsienan, dan ketidakefektifan senilai Rp 676,81 miliar.

Laporan IHPS I-2019 itu disampaikan Ketua BPK Moermahadi Soerja Djanegara ke DPR di Ruang Sidang Paripurna, Gedung DPR/MPR, Jakarta, Selasa (17/9/2019).

“Dari 7.636 permasalahan ketidakpatuhan tersebut, di antaranya sebanyak 4.838 permasalahan sebesar Rp 9,68 triliun merupakan permasalahan ketidakpatuhan yang dapat mengakibatkan kerugian sebanyak 3.162 permasalahan sebesar Rp 2,47 triliun,” kata Soerja.

Tercatat juga potensi kerugian sebanyak 502 permasalahan sebesar Rp 1,31 triliun, dan kekurangan penerimaan sebanyak 1.174 permasalahan sebesar Rp 5,90 triliun. Selain itu terdapat 2.798 permasalahan yang mengakibatkan penyimpangan administrasi.

“Atas permasalahan ketidakpatuhan tersebut, pada saat proses pemeriksaan entitas yang diperiksa telah menindaklanjuti dengan menyerahkan aset dan atau menyetor ke kas negara/daerah/perusahaan sebesar Rp 949,10 miliar,” jelas Soerja

Ikhtisar yang disampaikan merupakan ringkasan dari 692 laporan hasil pemeriksaan (LHP) yang terdiri atas 651 LHP keuangan. 4 LHP kinerja, dan 37 LHP dengan tujuan tertentu.

IHPS I tahun 2019 memuat 105 laporan hasil pemeriksaan keuangan yakni 1 Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2018, 85 Laporan Leuangan Kementerian dan Lembaga (LKKL) tahun 2018. Selain itu, memuat 1 Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN) tahun 2018 dan 18 Laporan Keuangan Pinjaman dan Hibah Luar Negeri (LKPHLN) tahun 2018.

LEAVE A REPLY