[BHC-Jakarta] Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dengan pemerintah telah sepaham akan mengesahkan Revisi Undang-Undang (RUU) Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menjadi UU PAS di Sidang Paripurna DPR.

Kesepahaman atas pengesahan Revisi UU PAS sebagai keputusan bersama antara pemerintah dan DPR saat rapat di Ruang Rapat Komisi III DPR Kompleks Parlemen Senayan, Selasa, 17 September 2019. Pada rapat tersebut pemerintah diwakili oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly.

“Bapak Ibu semua, telah kita dengar bersama dan ltelah kita tandatangani (kesepakatan melanjutkan revisi ke tingkat II) sehingga ini bisa kita setujui,” ucap Ketua Komisi III Aziz Syamsuddin.

“Setuju,” koor bersama seluruh anggota rapat.

Pada rapat tampak hadir perwakilan sembilan fraksi yakni PDI Perjuangan, Golkar, Gerindra, Demokrat, PKB, PKS, PPP, Nasdem, dan Hanura. Kendati perwakilan PAN tak hadir, mereka menitipkan pandangan mini fraksi kepada Pimpinan Komisi III untuk dibacakan dalam rapat.

Seluruh fraksi menyatakan persetujuannya untuk melanjutkan pembahasan RUU PAS ke tingkat II dalam paripurna untuk segera disahkan menjadi undang-undang.

Sembilan fraksi menyetujui tanpa catatan dan hanya fraksi Partai Gerindra yang memberikan catatan, yakni pertama, pemberian remisi bagi terpidana narkoba dan terorisme dengan prinsip kehati-hatian. Kedua, proses pembinaan agar dilakukan dengan jelas dan transparan.

LEAVE A REPLY