[BHC-Jakarta] Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Kiagus Ahmad Badaruddin mensinyalir terjadi perubahan sistem pendanaan aksi terorisme dalam dua tahun belakangan ini, mereka lebih banyak melakukan pendanaan pribadi (self funding), saat menjalankan aksi terornya.

“Saat ini kecenderungan ke arah sana. Ini lebih sulit diatasi dalam hal pendanaan terorisme,” kata Kiagus didi aca rilis terbaru National Risk Assessment (NRA), Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pencucian Terorisme, di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Selasa, 17 September 2019.

Pola seperti ini kata Kiagus membuat Bl sulit mengendusnya. Tak seperti pendanaan teroris di masa lalu dengan memakai dana besar di setiap aksinya. Dana ini umumnya terendus lantaran aliran dana besar jarang dilakukan secara langsung.

Sementara melalui pendanaan self funding ini, kata Kiagus, mengandalkan dana dari usaha kecil-kecilan yang dimiliki jaringannya. “Dia punya usaha tapi skalanya kecil dan cash basis. Bisnisnya usaha kecil-kecilan, service handphone, jual pulsa,” jelas Kiagus.

Hal ini diperkuat dengan jenis serangan teroris yang terjadi di beberapa tahun belakangan ini. Bom yang dipakai jelas Kiagus terbuat dari bahan yang tak terlalu mahal, seperti bom panci.

Pun begitu, Hemat Kiagus peningkatan teroris self funding tak berarti membuat pendana terorisme besar berhenti. Kini PPATK tengah berupaya menyelidiki pendanaan terorisme berbasis bisnis yamg cukup besar.

“Tapi biasanya belum tentu dia melakukan operasional, jadi pendanaan saja,” ulas Kiagus.

Melalui paparan NRA, profil berisiko tinggi pelaku pendanaan terorisme terkini, diperoleh dari pedagang atau wiraswasta atau pengusaha. Disisi lain PPATK juga mewaspadai terjadinya ancaman baru berupa pendanaan cross border payment berbasis online dan pembawaan uang tunai lintas batas negara.

LEAVE A REPLY