[BHC-Jakarta] Pada Beleid tentang dewan pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) salah satu poin yang menjadi silang pendapat antara DPR dan pemerintah saat penggodokan Revisi UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK hingga pengesahan ruu itu menjadi UU KPK yakni soal penunjukan Dewan Pengawas (Dewas).

Seperti diketahui pemerintah mengusulkan agar Dewan Pengawas ditunjuk langsung presiden. Sedangkan sebagian fraksi di DPR menginginkan agar Dewan Pengawas dipilih DPR dengan mekanisme fit and proper test. Hingga akhirnya berujung kesepahaman antara pemerintah dan DPR yang sepaham agar Dewas dipilih langsung presiden.

“Kami kalah suara, kami tidak mungkin ngotot. Untuk itu, kami tidak bertanggungjawab jika terjadi penyalahgunaan yang ujungnya bisa melemahkan KPK itu sendiri,” ulas Ketua Fraksi Gerindra Edhy Prabowo di Sidang Paripurna DPR yang di gelar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Selasa, 17 September 2019. Pendapat yang sama datang dari PKS dan Demokrat.

Begini tugas strategis Dewan Pengawas KPK

Sesuai pasal 37B, Dewan Pengawas memiliki 6 tugas, yakni:

  1. Mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang KPK.
  2. Memberi izin atau tak memberi izin Penyadapan, penggeledahan, dan/atau penyitaan;
  3. Menyusun dan menetapkan kode etik Pimpinan dan Pegawai KPK.
  4. Menerima dan menindaklanjuti laporan dari masyarakat soal adanya dugaan pelanggaran kode etik oleh Pimpinan dan Pegawai KPK atau pelanggaran ketentuan dalam Undang-undang.
  5. Menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran kode etik oleh Pimpinan dan Pegawai KPK.
  6. Melakukan evaluasi kinerja Pimpinan dan Pegawai KPK secara berkala satu kali dalam satu tahun.

Adapun Dewan Pengawas juga wajib membuat laporan pelaksanaan tugas secara berkala satu kali dalam satu tahun dan disampaikan kepada Presiden serta DPR.

LEAVE A REPLY