[BHC-Jakarta] Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengetok palu berkenaan dengan Rancangan Undang-Undang (RUU) Sumber Daya Air menjadi undang-undang di Sidang Paripurna DPR yang digelar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 17 September 2019.

“Apakah RUU tentang Sumber Daya Air dapat disetujui disahkan menjadi undang-undang. Apakah dapat disetujui?” kata Pimpinan Sidang Fahri Hamzah.

Pertanyaan Fahri pun disambut koor peserta Sidang Paripurna. “Setuju,”. Lalu Fahri pun mengetuk palu tanda pengesahan RUU Sumber Daya Air menjadi undang-undang.

UU Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (SDA) pernah dibatalkan untuk seluruhnya oleh Mahkamah Konstitusi (MK). Dengan demikian pembahasan UU SDA kemudian mulai dilakukan dari awal, hingga kemudian disahkan DPR ini hari.

Saat menyampaikan pandangan terakhir sebagai wakil pemerintah, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly mengatakan jika RUU SDA sebagai manifestasi dari semangat, cita-cita serta komitmen Pemerintah dan DPR atas penguasaan negara terhadap air.

“Mutlak diperlukan mengingat air kebutuhan yang sangat penting bagi keberlangsungan makhluk hidup di dunia ini,” kata Yasonna.

UU SDA mengakomodir kebutuhan dan dinamika yang terjadi saat ini di antaranya:

  1. Jaminan kebutuhan pokok minimal sehari-hari sebesar 60 liter per orang per hari
  2. Pengelolaan sistem irigasi sebagai satu kesatuan sistem (single management)
  3. Penguatan pengawasan dalam pengelolaan sumber daya air.

LEAVE A REPLY