[BHC-Jakarta] Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto menyampaikan, Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) meminta pelaku kebakaran hutan dan lahan ditindak sangat tegas.

Wiranto menambahkan bahwa saat ini penegak hukum sudah menindak pelaku, baik perorangan maupun korporasi.

“Masalah penindakan hukum, beliau memberi penekanan bahwa hukum harus dilakukan keras dan tegas kepada siapa pun. Tentunya kita sudah mendapat laporan dari wilayah-wilayah yang terjadi karhutla, itu sudah dilaksanakan suatu proses hukum yang meliputi perorangan maupun korporasi,” kata Wiranto di Novotel Pekanbaru, Riau, Senin (16/9/2019).

Merespon perintah Presiden, Kapolri Jendral Tito Karnavian akan melaksanakan perintah Jokowi tersebut dengan membentuk tim dari unsur Itwasum dan Propam untuk mengecek penegakkan hukum jajarannya terkait kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Disamping itu, Tito pun akan mencopot Kapolda hingga Kapolsek yang gagal mengatasi karhutla.

“Kalau seandainya di Polda dari penilai ada yang tidak terkendali dan tidak ada upaya maksimal apalagi penangkapan nggak ada, out. Mau Kapolda, Kapolres, Kapolsek, out. Tim sudah dibentuk dan bergerak mulai hari ini,” ujar Tito seusai rapat terbatas dengan Presiden Jokowi di Novotel Pekanbaru, Riau, Senin (16/9/2019).

“Saya sampaikan kepada Panglima dan kepala BNPB, hasil dari udara itu perkebunan kita melihat tidak ada yang terbakar. Sawit dan HTI. Yang terbakar adalah hutan atau semak. Artinya ada indikasi kuat terjadinya pembakaran, kesengajaan. Sebagian sudah ditangkap, itu membuktikan bahwa peristiwa itu ada,” lanjut Tito.

Kendati demikian, Tito akan memberikan penghargaan kepada jajarannya yang berhasil dalam penegakkan hukum terkait karhutla.

“Kedua, seandainya mereka berhasil melakukan penangkapan, sesuai dengan gradenya beda-beda tiap Polda, kita berikan reward. Mau sekolah, promosi, termasuk KPLB. Sehingga dengan reward and punishment ini mereka terpacu,” ucap Tito.

 

LEAVE A REPLY