[BHC-Jakarta] Hari ini Jumat (13/9/2019) Presiden RI Joko Widodo menggelar jumpa pers untuk menjelaskan sikapnya soal Revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang di usulkan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Jokowi menyampaikan bahwa UU KPK tetap perlu direvisi secara terbatas. Jokowi pun mengatakan bahwa dirinya setuju adanya Dewan Pengawas KPK, namun dewan pengawas tersebut harus dipilih oleh presiden.

“Dewan pengawas harus dipilih presiden. Dewan pengawas tidak boleh diisi politisi, melainkan akademisi dan pegiat antikorupsi,” kata Jokowi di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (13/9/2019).

Sementara, terkait kewenangan KPK untuk menghentikan kasus lewat SP3 menurut Jokowi sangat diperlukan. Meski demikian, Jokowi ingin batas kewenangan SP3 yang di revisi UU KPK diatur 1 tahun ditingkatkan jadi 2 tahun.

“Terhadap keberadaan SP3. Hal ini juga diperlukan, sebab penegakan hukum tetap menjamin prinsip-prinsip perlindungan HAM, dan juga untuk memberikan kepastian hukum,” ucap Jokowi.

Selain itu, Jokowi setuju pegawai KPK berstatus ASN. Jokowi menekankan agar penyelidik dan penyidik KPK yang ada saat ini masih tetap menjabat dan mengikuti proses transisi menjadi ASN.

“Intinya, KPK harus tetap memegang peran sentral dalam pemberantasan korupsi. Karena itu KPK harus didukung dengan kewenangan dan kekuatan yang memadai dan harus lebih kuat dibanding dengan lembaga lain dalam pemberantasan korupsi,” jelas Jokowi.

Jokowi menegaskan jika revisi UU KPK harus dibahas secara obyektif dan tanpa prasangka.

“Saya berharap semua pihak bisa membicarakan isu-isu ini dengan jernih, dengan obyektif, tanpa prasangka-prasangka yang berlebihan. Saya tidak ada kompromi dalam pemberantasan korupsi karena korupsi musuh kita bersama. Dan saya ingin KPK memiliki peran sentral dalam pemberantasan korupsi di negara kita. Yang mempunyai kewenangan lebih kuat dibandingkan lembaga lain dalam pemberantasan korupsi,” tegas Jokowi.

LEAVE A REPLY