[BHC-Jakarta] Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Saut Situmorang mendesak Komisi III DPR untuk menghentingkan sementara pembahasan Revisi Undang-undang (RUU) Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Saut pun berharap agar DPR mengikut sertakan lembaga antikorupsi ini dalam penyusunan naskah akademik.

“Kami meminta DPR menghentikan dulu pembahasan. Lantik dulu DPR yang baru lalu mulai dari awal, bentuk dulu naskah akademiknya,” ucap Saut, di Jakarta, Kamis, 12 September 2019.

Sebelumnya dalam Sidang Paripurna 5 September 2019 lalu, Anggota DPR 2014-2019 menyetujui perubahan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Anggota DPR sepaham jika revisi UU KPK sebagai usul inisiatif dewan.

Presiden Joko Widodo juga diketahui telah melayangkan surat kepada DPR. Pun begitu bisa dikatakan Jokowi telah merestui dilakukannya revisi UU KPK. Sementara, koalisi masyarakat memandang potensi perubahan aturan ini justru akan melemahkan lembaga antikorupsi tersebut.

LEAVE A REPLY