[BHC-Jakarta] Sebanyak 56 Anggota Komisi III DPR sepaham menunjuk Inspektur Jenderal Polisi Firli Bahuri sebagai Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2019-2023. Penunjukan Firli sebagai ketua meski ada penolakan dari masyarakat.

“Biasalah pemilihan, ada pro kontra, kami kan enga bisa menyenangkan hati semua orang,” ucap Wakil Ketua Komisi III DPR dari Fraksi Partai Demokrat Erma Suryani Ranik saat ditemui paska mengikuti proses pemilihan di Ruang Rapat Komisi Hukum di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat, 13 September 2019.

Sebelum penunjukan Firli, 56 anggota juga bersepakat memilih lima dari sepuluh calon pimpinan KPK secara voting, bukan musyawarah. Hasilnya, muncul lima nama yaitu Alexander Marwata, Lili Pintauli Siregar, Nurul Ghufron, Nawawi Pomolango, dan Firli. Pada pemilihan ini, semua Anggota Komisi III DPR memberi suara untuk Firli, sehingga Firli memperoleh 56 suara.

Tetapi saat memilih Ketua KPK, proses voting pun ditiadakan, dan berganti menjadi musyawarah antar fraksi di Komisi III. Tak begitu lama sekira 10 menit, seluruh Anggota Komisi III sepakat untuk menunjuk Firli sebagai Ketua KPK. Sedangkan empat kandidat lainnya sebagai Wakil Ketua KPK.

Hemat Erma, fraksi bersepakat memilih Firli karena dirinya mengantongi suara tertinggi ketimbang calon lain. Meski cara ini tidak diatur di undang-undang tapi kata Erma kesepakatan yang ada mengatakan bagi siapa pun peraih suara terbanyak, dialah yang akan di tunjuk sebagai pimpinan KPK.

“Yang paling penting kesepakatannya dulu,” kata Erma.

LEAVE A REPLY