[BHC-Jakarta] Wakil Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Bidang Hukum, Ade Irfan Pulungan, mendukung adanya Revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK).

Menurut Irfan, pembentukan Dewan Pengawas yang masuk dalam draf revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK itu sangat penting untuk mengontrol kinerja lembaga antirasuah karena keimanan masing-masing orang cenderung berubah-ubah.

“KPK ini apakah mungkin setiap perbuatannya benar semua? Sebagai manusia kadang iman naik turun. Pikiran kita agak tergoncang, masuklah mungkin tekanan. Kita kan perlu dikoreksi untuk memberi yang lebih bagus,” kata Irfan.

Irfan mengatakan, dalam melaksanakan pengawasan, sebenarnya masyarakat lebih layak mengontrol KPK. Namun, karena masyarakat tak mendapatkan akses yang lebih dalam, maka dewan pengawas diperlukan untuk melakukan kontrol secara lebih komprehensif.

Disamping itu, Irfan pun menyinggung kasus etik yang sempat menjerat Wakil Ketua KPK Saut Situmorang.

Diketahui pada 2016, Saut sempat dilaporkan ke Polisi lantaran menyebut pejabat publik berlatar Himpunan Mahasiswa Islam (HMI). Saut pun meminta maaf kepada publik atas pernyataannya dan di komite internal KPK diberikan sanksi tertulis.

Oleh karena itu, dewan pengawas dibutuhkan agar kasus seperti yang dialami Saut tidak terulang. Sebab, pengawas internal dan komite etik KPK tidaklah cukup untuk mengawasi komisioner hingga pegawai lembaga antirasuah.

“Hal seperti ini harus diawasi dewan pengawas secara terus menerus terhadap kinerja komisioner maupun aparat di dalamnya,” ucap Irfan.

Hal tersebut disampaikan Irfan dalam diskusi publik bertajuk ‘Perlukah Lembaga Pengawasan untuk KPK’ di d’Consulate Resto & Lounge, Jl KH Wahid Hasyim, Jakarta Pusat, Rabu (11/9/2019).

 

LEAVE A REPLY