[BHC-Jakarta] Pakar hukum tata negara dari Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Juanda, mengatakan setuju adanya Revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK).

Sebab, menurut Juanda, dalam prinsip negara konstitusi dan hukum, dewan pengawa itu perlu guna mengawasi kinerja lembaga penegak hukum.

Kendati demikian, Juanda meminta agar anggota Dewan Pengawas KPK harus dipilih oleh Presiden Joko Widodo.

“Dewan pengawas ini anggotanya tidak bisa remeh-temeh, harus orang yang berintegritas,” kata Juanda.

Juanda menegasakan agar Dewan Pengawas KPK tidak dibentuk oleh DPR karena dikhawatirkan ada kepentingan politik.

“Jika Dewas dipilih oleh DPR, maka jelas ada politisasi. Untuk itu, lebih baik anggota Dewas dipilih langsung oleh Presiden,” ucap Juanda.

“Oleh karena itu, saya pikir bukan DPR yang memilih anggota Dewas, tapi Presiden kalau memang berkaitan dengan pola pikir bahwa KPK berada di dalam cabang eksekutif. Artinya, itu diangkat Presiden jika ingin Dewas efektif,” lanjut Juanda.

Hal tersebut disampaikan Juanda dalam diskusi publik bertajuk ‘Perlukah Lembaga Pengawasan untuk KPK’ di d’Consulate Resto & Lounge, Jl KH Wahid Hasyim, Jakarta Pusat, Rabu (11/9/2019).

LEAVE A REPLY