[BHC-Jakarta] Hasil sidang paripurna yang digelar Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada Kamis (5/9/2019) di gedung DPR, Senayan, Jakarta adalah seluruh fraksi di DPR RI menyetujui revisi UU MD3 dan UU KPK menjadi RUU inisiatif DPR.

Kendati demikian, hingga saat ini Revisi Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau UU KPK masih menjadi polemik.

Pengamat intelijen dan keamanan Stanislaus Riyanto menyatakan bahwa UU KPK sangat dibutuhkan agar KPK punya sistem yang mengawasi serta dapat memperkuat keberadaan Lembaga Antirasuah.

“Saya setuju kalau DPR membentuk dewan pengawas. Sebab, tidak ada lembaga yang tidak diawasi,” ujar Riyanto.

Riyanto pun mengingatkan agar revisi UU tersebut jangan malah memangkas wewenang dan fungsi lembaga KPK.

Sebab, dirinya menyebut bahwa KPK masih diperlukan dan tak boleh dibubarkan. Korupsi masih menjadi ancaman bagi negara setelah terorisme.

“Jangan anti (terhadap) revisi UU selama itu memperkuat KPK. Jangan sampai merevisi itu melemahkan KPK, tapi memperkuat,” tegas Riyanto.

Hal tersebut disampaikan Riyanto dalam acara dialog terbuka Bedah Revisi UU KPK di Hotel Ibis Cikini, Jakarta, Senin (9/9/2019).

LEAVE A REPLY