[BHC-Jakarta] Indonesia Police Watch (IPW) menilai Revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK) sangat diperlukan. Sebab, Presidium IPW Neta S Pane menyebut, tak ada satu lembaga pun yang boleh luput dari pengawasan.

“Perlu revisi UU KPK. Karena enggak ada pengawas di KPK selama ini. Mereka harus diawasi,” kata Neta.

Menurut IPW, perlu adanya Dewan Pengawas di KPK agar kepastian hukum jelas serta adanya transparansi dalam harta benda koruptor yang disita.

“Selama ini banyak sekali kebobrokan di KPK yang tidak terkontrol sehingga lembaga anti rasuah itu semakin semau gue. Sehingga dewan pengawas diperlukan agar KPK tidak semau gue dalam melakukan penegak hukum. Apalagi selama ini dewan etik semakin tak jelas fungsinya,” ujar Neta S Pane.

Selain itu, IPW meminta agar hal tersebut dikembalikan ke KUHP agar tidak melanggar UU.

“Sesuai KUHP penyidik itu hanya polisi dan jaksa, sementara ppns adalah penyidik yang disupervisi polisi dan jaksa,” ungkap Neta S Pane.

Hal tersebut disampaikan Neta S Pane dalam acara dialog terbuka Bedah Revisi UU KPK di Hotel Ibis Cikini, Jakarta, Senin (9/9/2019).

LEAVE A REPLY