[BHC-Jakarta] Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Letjen TNI Purn Hinsa Siburian, menilai Rancangan Undang-Undang (UU) Keamanan dan Ketahanan Siber sangat diperlukan. Hal tersebut lantaran negara membutuhkan regulasi guna mengantisipasi kemungkinan serangan siber yang akan terjadi.

“Karena memang UU ini kan yang membutuhkan rakyat. DPR melihat di lapangan, masalah siber ini telah berkembang sedemikian rupa, jadi DPR melihat kebutuhan yang sangat mendesak untuk rakyatnya,” kata Hinsa, di Kantor BSSN, Jalan Harsono RM 70, Ragunan, Jakarta Selatan, Jumat (23/8/2019).

Menurut Hinsa, dengan RUU tersebut, BSSN akan menjadi leading sector yang mengatasi berbagai serangan siber. Selain itu, BSSN pun sebut Hinsa akan berperan penting untuk menghalau berbagai ancaman keamanan negara berbasis siber.

Hinsa menegaskan, saat ini BSSN akan fokus terhadap ancaman di segi infrastruktur, sebab pihaknya menilai pada segi infrastruktur sangat rentan melumpuhkan negara.

“Kita harus mengetahui bahwa sasaran dari serangan siber itu ada dua yang pokok, yang bersifat fisik dan non fisik yang kaitannya tadi terkait infrastruktur critical ya. Jadi melihat misalnya sistem transportasi kita atau di-hack misalnya sistem perbankan kita, atau diserang sistem energi,” ujar Hinsa.

Hinsa menjelaskan bahwa BSSN tidak bertindak seperti penegak hukum. Namun, BSSN hanya fokus koordinasi dengan lembaga lain bila mendeteksi adanya ancaman siber.

“Lebih kepada mengamankan infrastrukturnya. Diharapkan kita bisa mengamankan, kita wadah koordinasi, kemudian kalau memang bisa diatasi oleh lembaga itu sendiri itu sangat bagus. Tapi jika ada yang tidak terlindungi nah kolaborasi kita untuk kerja sama,” jelas Hinsa.

LEAVE A REPLY