[BHC-Jakarta] Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini mengatakan bahwa pihaknya telah melakukan analisis terhadap 608 permohonan perselisihan hasil pemilu legislatif 2019 di Mahkamah Konstitusi (MK).

Titi menyebut PDI Perjuangan menjadi partai yang paling banyak mengajukan permohonan ke MK, dengan total 112 perkara disusul oleh Partai Gerindra dengan 72 perkara, dan di urutan ketiga adalah Partai Nasdem dengan 63 perkara.

“PDIP paling banyak dengan 112 perkara, sementara partai yang paling sedikit kami temukan perkaranya di pemilu legislatif 2019 adalah PSI dengan 4 perkara,” kata Titi Anggraini.

Hal tersebut disampaikan oleh Titi Anggraini di acara diskusi bertajuk ‘Analisis Permohonan Perselisihan Pileg 2019 dan Hasil Pemantauan Sementara Perselisihan Hasil Pemilu 2019 di Mahkamah Konstitusi’ di D Hotel, Jakarta Selatan, Senin (15/7/2019).

Pada di tingkatan lembaga, Titi menyebut lebih dari separuh gugatan diajukan dari pemilu anggota DPRD Kabupaten/Kota dengan jumlah mencapai 370 perkara.

Sisanya, sebanyak 120 perkara berasal dari DPR RI, 108 perkara berasal dari DPRD provinsi, 9 perkara dari DPD, dan satu lainnya berasal dari perseorangan.

“Terhadap pemilu DPR dan DPRD, warga negara ini dipastikan tak memiliki legal standing karena ia bukan peserta pemilu,” ujar Titi.

Selain itu, Titi menyampaikan bahwa provinsi dengan perkara paling banyak adalah Papua yakni 90 perkara. Terbanyak kedua adalah Provinsi Sumatera Utara dengan jumlah perkara 57.
Sedangkan di urutan ketiga Provinsi Jawa Timur dan Jawa Tengah imbang dengan 38 perkara.

“Yogyakarta merupakan provinsi yang paling sedikit jumlah perkara perselisihan pemilunya, yakni 2 perkara, kemudian Bali dengan 3 perkara,” beber Titi.

LEAVE A REPLY