[BHC-Jakarta] Wakil Ketua DPR RI nonaktif, Taufik Kurniawan divonis 6 tahun penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Semarang. Majelis Hakim menyatakan Taufik bersalah menerima suap pengurusan Dana Alokasi Khusus (DAK) Kabupaten Kebumen dan Purbalingga.

Terdakwa dianggap bersalah melanggar Pasal 12 huruf a Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

“Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 6 tahun dan denda Rp 200 juta jika tidak dibayarkan maka akan diganti kurungan 4 bulan,” kata Hakim Ketua, Antonius Widijantono, Senin (15/7/2019).

Taufik melakukan suap pengurusan DAK Kabupaten Kebumen yang bersumber dari perubahan APBN 2016 sebesar Rp 3,65 miliar dan pengurusan DAK Kabupaten Purbalingga yang bersumber dari perubahan APBN 2017 sebesar Rp 1,2 miliar.

“Terdakwa Taufik Kurniawan juga harus membayar uang pengganti sebesar Rp 4,240 miliar yang pembayarannya diperhitungkan dengan uang yang telah disetor terdakwa ke negara melalui KPK sebesar Rp 4,24 miliar,” kata hakim.

Sebelumnya Jaksa KPK Joko Hermawan menuntut Taufik dengan hukuman 8 tahun bui dan mencabut hak politik untuk dipilih selama 5 tahun. Sebab, Taufik melanggar Pasal 12 huruf a UU No 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

“Pidana penjara untuk terdakwa Taufik Kurniawan dengan pidana penjara selama 8 tahun dikurangi selama terdakwa ditahan,” kata Joko saat menyampaikan tuntutan di Pengadilan Tipikor Semarang, Senin (24/6/2019).

LEAVE A REPLY