[BHC-Jakarta] Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro, diacara diskusi bertajuk “Pindah Ibu Kota Negara: Belajar dari Pengalaman Negara Sahabat” mengatakan rencana pemindahan ibu kota Indonesia pemerintah sudah mengajak keterlibatan pihak swasta dan BUMN.

Salah satu pihak yang sudah menyampaikan kesiapannya adalah dari asosiasi Real Estate Indonesia (REI). Namun, ia tidak menyebutkan seberapa jauh keterlibatan tersebut.

“Pada intinya, mereka siap masuk tanpa menggunakan APBN satu kali pun,” kata Bambang di Jakarta, Rabu (10/7/2019).

Disamping itu, Bambang tetap optimistis, pihak lain akan terlibat dalam proses pemindahan ibu kota. Sebab, perusahaan swasta maupun BUMN di Indonesia sudah mulai terbiasa dengan skema Public Private Partnership (PPP) atau Kerjasama Pemerintah Badan Usaha (KPBU) yang diusung pemerintah dalam program ini.

Bambang mengatakan, KPBU di Indonesia telah diterapkan dalam berbagai program. Mulai dari penyediaan air bersih, pembangunan bandara hingga pembangkit listrik. Oleh karena itu, ia berharap setidaknya 90 persen dari biaya yang dibutuhkan dalam program pemindahan ibu kota bisa didapatkan melalui partisipasi langsung investasi swasta maupun BUMN.

“Intinya, tidak akan buat APBN defisit membengkak dengan membangun ibu kota baru,” ucap Bambang.

Menurut Bambang, apabila rencana ini berhasil, Indonesia bisa menjadi negara pertama yang melakukan pemindahan ibu kota dengan skema KPBU. Sebab, skema ini relatif baru.

LEAVE A REPLY