[BHC-Jakarta] Pada Sidang Kabinet Paripurna yang digelar di Istana Bogor, Senin (8/7/2019), Presiden Joko Widodo menegur Menteri Kehutanan Siti Nurbaya Bakar serta Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Sofyan Djalil karena permasalahan perizinan di lapangan terkait investasi yang masih terhambat.

Sebelumnya Presiden selalu mengingatkan kepada seluruh menteri untuk mempermudah proses perizinan agar para investor menanamkan investasinya.

“Sudah berapa puluh kali kita sampaikan. Investasi yang berkaitan dengan ekspor, berkaitan dengan barang-barang substitusi impor, tutup mata, berikan izin secepat-cepatnya. Tapi kejadian di lapangan tidak seperti itu,” tegas Jokowi.

Disamping itu, Jokowi menyebut proses perizinan lahan yang berada di bawah Kementerian Kehutanan tidak boleh lama.

“Dari kementerian kehutanan misalnya masih lama, ini urusan lahan. Ini Pak wapres biar bercerita mengenai petrochemical yang kita perlukan tapi sudah berhenti setahun lebih gara-gara yang berkaitan dengan lahan. Urusan kecil tapi ya ini menghambat,” beber Jokowi.

Jokowi meminta jajarannya agar tidak terbelit dengan rutinitas. Dirinya juga berpesan agar seluruh kementerian dan lembaga berani melihat masalah dan tantangan yang real di lapangan.

“Saya kira kerja yang terintegrasi, kerja tim antar kementerian ini yang harus didahulukan,” kata Jokowi.

Selain itu, Presiden Jokowi juga menegur Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignatius Jonan serta Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno terkait impor migas karena impor yang tinggi di sektor minyak dan gas.

“Hati-hati di migas Pak Menteri ESDM, yang berkaitan dengan ini. Bu menteri BUMN yang berkaitan dengan ini karena rate-nya yang paling banyak ada di situ,” tegas Kepala Negara Joko Widodo.

LEAVE A REPLY