[BHC-Jakarta] Pakar politik dari Indonesian Public Institute (IPI)¬†Karyono Wibowo di acara diskusi bertajuk ‘Dinamika Sengketa Pilpres di Mahkamah Konstitusi: Saatnya Menerima Hasil’ mengatakan bahwa Badan Pemenang Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga pada Pilpres 2019 melakukan ambivalensi dan hipokrasi politik.

“Saya mengapresiasi BPN yang memilih jalur hukum ke Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai proses akhir Pilpres 2019,” kata Karyono.

“Tapi amat disayangkan, masih ada fenomena yang saya sebut ambivalensi dan hipokrasi politik yang dipertunjukkan dalam semua tahapan politik,” lanjut Karyono.

Karyono menyebut ambivalensi itu merupakan dua pilihan jalur, seperti di satu sisi BPN 02 mengambil jalur hukum, tapi di sisi lain ada juga dari BPN 02 melakukan gerakan people power.

“Katanya junjung tinggi demokrasi, tapi faktanya ada kecenderungan mengeksploitasi SARA untuk kepentingan politik. Itu ambivalensi,” jelas Karyono.

Selain itu, Karyono mengatakan jika BPN akan menghormati hukum, namun faktanya ada aksi massa yang melakukan tekanan terhadap mahkamah.

“Seperti kemarin, katanya mengikuti kesepakatan Pemilu damai, tapi faktanya dari pihak BPN 02 ada yang membuat rusuh pada tanggal 21 dan 22 Mei 2019,” ungkap Karyono.

“Seperti itu adalah ambivalensi dan hipokrasi politik yang mereka lakukan. Mereka menunjukkan inkonsistensi. Padahal bangsa Indonesia saat ini butuh sikap elit politik yang konsisten,” tegas Karyono.

Hal tersebut disampaikan oleh Karyono Wibowo di acara diskusi di DPP PA GMNI, Jakarta, Rabu (26/6/2019).

LEAVE A REPLY