[BHC-Jakarta] Tim Hukum pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Bambang Widjojanto, mengatakan bahwa pasangan Joko Widodo-Ma’ruf Amin terdapat ketiaksesuaian antara total harta kekayaan pribadi Jokowi dan besaran dana kampanye yang disumbangkan.

Hal tersebut disampaikan oleh Bambang Widjojanto saat sidang pendahuluan sengketa Pilpres 2019 di MK, Jumat (14/6/2019).

“Menjadi janggal ketika kas dan setara kas di dalam Harta Kekayaan pribadi Joko Widodo berdasarkan LHKPN hanya berjumlah Rp 6 Miliar, tertanggal 12 April 2019, mampu menyumbang ke rekening kampanye Rp 19 Miliar pada 25 April 2019. Dalam waktu 13 hari bertambah Rp 13 Miliar,” beber Bambang saat membacakan permohonan sengketa di MK.

Menanggapi pernyataan BW, Sekretaris Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma’ruf Amin, Hasto Kristiyanto, menilai tim hukum 02 Prabowo-Sandi hanya mencari-cari kesalahan dan melupakan substansi sengketa yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Dengan tegas Hasto menjelaskan bahwa sumbangan sebesar Rp 19,5 miliar yang disebut BW atas nama Jokowi merupakan sumbangan dari rekening TKN ke Tim Kampanye Daerah (TKD). Namun, rekening TKN menggunakan nama Jokowi, sehingga saat TKN menyumbang dana ke TKD melalui transfer rekening maka yang tercatat ialah nama Jokowi.

“Itu merupakan salah satu bukti bahwa mereka hanya cari kesalahan dengan tuduhan pelanggaran terhadap ketentuan bantuan dana kampanye. Seharusnya tim hukum 02 paham bahwa rekening dana kampanye dibuka atas nama capres dan cawapres,” jelas Hasto.

Selain itu, Hasto juga menilai bahwa tim hukum Prabowo-Sandi lebih banyak menyampaikan wacana dan keluar dari substansi pokok tanpa dilengkapi dengan bukti material. Sebab, menurut Hasto, gugatan ke MK seharusnya disertai dalil hukum yang matang dan dilengkapi dengan bukti yang bisa dipertanggungjawabkan dan berpengaruh signifikan terhadap hasil Pilpres.

LEAVE A REPLY