[BHC-Jakarta] Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang perdana terkait permohonan sengketa pilpres yang diajukan Prabowo-Sandi, pada Jumat (14/6/2019) di Gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta.

Seusai sidang, Ketua tim hukum Jokowi-Maruf, Yusril Ihza Mahendra, mengatakan, bahwa isi permohonan gugatan yang dibacakan oleh pengacara Prabowo-Sandiaga dalam persidangan mudah untuk dipatahkan. Yusril menilai, argumen yang mereka berikan hanya sebatas asumsi.

“Yang mereka gugat itu semuanya dapat dipatahkan, semuanya itu hanya asumsi saja. Tidak merupakan bukti-bukti yang dibawa ke persidangan ini,” kata Yusril.

Menurut Yusril, tuduhan pelanggaran pemilu yang terstruktur, sistematis, dan masif harus dibuktikan secara konkret.

“Seharusnya pengacara Tim BPN harus dapat menunjukkan di mana kecurangan terjadi, siapa pelakunya, dan berapa banyak potensi suaranya. Kalau mereka tidak dapat membuktikan ya tuduhannya tidak kuat dan tidak memiliki nilai pembuktian,” tegas Yusril.

Yusril menyebutkan beberapa contoh permohonan gugatan dari pengacara Prabowo-Sandiaga. Seperti, indikasi pelanggaran dari kebijakan kenaikan gaji PNS.

“Hal itu ya harus dibuktikan bahwa kebijakan tersebut berdampak pada peningkatan jumlah perolehan suara untuk Jokowi-Ma’ruf dari kalangan PNS, pengacara 02 juga harus jelas menyebut lokasi pelanggarannya,” ucap Yusril.

Contoh lain yang disebutkan Yusril yakni ketika mereka menyebut capres nomor urut 01 Joko Widodo melanggar UU Pemilu dengan menyuruh pemilihnya pakai baju putih ke TPS.

“Seperti Pak Jokowi waktu itu mengajak masyarakat ke TPS menggunakan baju putih lalu dikatakan ini adalah suatu kecurangan. Ya apa hubungannya? Orang pakai baju putih atau hitam itu terus pas di kotak suara tidak ada yang tau, terus bagaimana cara membuktikannya?” jelas Yusril.

LEAVE A REPLY