[BHC-Jakarta] Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Fritz Edward Siregar membeberkan laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye (LPPDK) Pilpres 2019, bahwa kedua pasangan capres-cawapres belum tertib dalam administrasi.

“Dari hasil pengawasan kami terkait laporan LPPDK, kedua paslon memberikan laporan dana kampanye tepat waktu, namun tidak lengkap pada administrasinya, seperti identitas penyumbang, nomor telepon, dan NPWP,” ujar Fritz Edward.

Fritz menjelaskan laporan dana kampanye setidaknya ada empat indikator yang harus dipenuhi oleh masing-masing pasangan calon.

“Semuanya harus jelas. Jadi kapan dibuka rekeningnya, berapa dananya, siapa dan berapa sumbangannya dan berapa dana pertanggungjawaban penggunaan dana yang sudah diterima. Itu empat hal yang jadi fokus laporan dana kampanye,” sebut Fritz.

Fritz mengatakan, laporan dana kampanye paslon Joko Widodo (Jokowi)-Ma’ruf Amin terdapat 222 penyumbang perseorangan, 3 kelompok, dan 5 badan usaha nonpemerintah yang tidak memiliki kelengkapan identitas.

Sedangkan, laporan dana kampanye paslon Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, penyumbang perseorangan sebanyak 42 orang yang tidak memiliki identitas yang lengkap, 18 kelompok, dan untuk penyumbang badan usaha nonpemerintah tidak ada.

Hal tersebut disampaikan oleh Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Fritz Edward Siregar di acara diskusi dan buka puasa bersama dengan tema ‘Pemantau Pemilu’ di Hotel Millennium, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Selasa (28/5/2019).

LEAVE A REPLY