[BHC-Jakarta] Pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno menolak hasil rekapitulasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang menetapkan pasangan Joko Widodo-Ma’ruf Amin menang pilpres 2019.

Pada Jumat (24/5/2019) malam pasangan Prabowo-Sandi telah mendaftarkan gugatan sengketa hasil pilpres ke Mahkamah Konstitusi (MK) untuk membuktikan dugaan kecurangan yang selama ini digemborkannya.

Disamping itu, Ketua Konstitusi dan Demokrasi Inisiatif (Kode Inisiatif) Veri Junaidi membeberkan jika tim kuasa hukum Prabowo-Sandi banyak menggunakan berita di media sebagai bukti gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Hal tersebut diketahui Veri setelah dirinya membaca dan mempelajari salinan dokumen yang diserahkan tim kuasa hukum Prabowo-Sandi saat mendaftarkan gugatannya ke MK.

“Yang telah mereka serahkan sebanyak 70 persen dari permohonan ini menyangkut teori hukum tentang kedudukan MK. 30 persennya kliping media,” sebut Veri di Kantor Kode Inisiatif, Tebet, Jakarta, Minggu (26/5/2019).

“Di halaman 18-29 para pemohon dan kuasa hukum mendalilkan ada banyak kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif, namun mereka menggunakan data sekunder (kliping media) dalam pembuktiannya,” ucap Veri.

Mengetahui hal itu, Pengamat hukum tata negara dari Universitas Andalas, Feri Amsari, langsung menilai apabila tim Prabowo-Sandi hanya menyerahkan link berita sebagai bukti gugatan perselisihan hasil Pilpres 2019 ke MK maka akan sangat lemah jika tidak disertai bukti lain.

Menurut Feri, tim kuasa hukum Prabowo-Sandi bisa menjadi bulan-bulanan dalam persidangan MK apabila tak memiliki bukti lain.

“Ya kalau mereka hanya menyodorkan link berita itu sangat lemah. Kurang kuat untuk mendukung dalil-dalil pemohon terkait dengan perselisihan hasil Pilpres 2019,” kata Feri, kepada wartawan, Senin (27/5/2019).

Selain itu, menurut Feri Tim kuasa hukum Prabowo-Sandi harus memiliki bukti lain seperti dokumen-dokumen otentik yang menunjukkan terjadinya kecurangan secara terstruktur, sistematis, dan masif dalam Pilpres 2019. Selain dokumen, bukti bisa juga diperoleh lewat keterangan saksi dan ahli yang memperkuat permohonan mereka.

“Tim kuasa hukum Prabowo-Sandi harus mampu menunjukkan bukti-bukti itu dalam persidangan sehingga bisa menjadi pertimbangan majelis hakim,” jelas Feri.

LEAVE A REPLY