[BHC-Jakarta] Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Hamdan Zoelva, mengatakan terbentuknya MK ialah sebagai lembaga untuk menyelesaikan sengketa perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU). Sebab, sepanjang sejarah kepemiluan di Indonesia selalu memiliki masalah.

“Karena dari sepanjang sejarah penyelenggaraan pemilu di Indonesia belum ada pemilu yang benar-benar tak bermasalah. Tapi, bukan berarti juga Pemilu 2019 ini jadi pemilu yang terburuk sepanjang sejarah,” ujar Hamdan, di Jakarta, Senin (27/5/2019).

Hamdan beberkan sejak awal pemilu pertama yang diselenggarakan tahun 1955 pun sudah memiliki masalah. Kemudian, dari tahun 1971-1999 pun sama, selalu ada masalah terkait penyelenggaraan pemilu.

Menurut Hamdan, permasalahan dalam pemilu beraneka ragam. Seperti, pada Pemilu 1999, permasalahannya adalah adanya satu partai politik yang mendominasi sehingga tidak ada kontrol dari parpol lainnya.

“Pemilu 1999 mengalami deadlock saat penetapan hasil pemilu dan KPU tidak bisa mengambil keputusan sebab hanya satu parpol yang paling dominan waktu itu, tidak ada yang saling mengawasi dan mengontrol,” ujar Hamdan.

Pada tahun 2004 dan 2009 juga terjadi permasalahan pada pemilu yang melakukan gugatan ke MK.

“Ketika itu SBY berpasangan dengan Boediono menang. Lawan politiknya ialah Megawati dan Jusuf Kalla pun ajukan gugatan ke MK,” jelas Hamdan.

Selain itu, pada Pemilu 2014 pun terjadi masalah yang cukup tajam, sebab hanya ada dua pasangan calon presiden dan wakil presiden. Apabila banyak calon seperti pada Pemilu 2009, maka permasalahan tak akan terpolarisasi menjadi dua kubu.

“Pada Pemilu 2014 Prabowo yang berpasangan dengan Hatta Rajasa juga menggugat hasil pemilu ke MK,” kata Hamdan.

“Jadi, setiap pelaksanaan Pemilu selalu ada gugatan dari parpol ke MK, belum ada pemilu yang benar-benar clear, itu harus kita pahami bersama,” tegas Hamdan.

LEAVE A REPLY