[Lembaga Pemilih Indonesia-Jakarta] Pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno menolak hasil rekapitulasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang menetapkan pasangan Jokowi-Ma’ruf menang pilpres, mereka menggugat hasil Pilpres 2019 ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Berikut bunyi kutipan tuntutan Prabowo-Sandiaga ke MK:

Memerintahkan kepada Termohon (KPU-red) untuk seketika untuk mengeluarkan surat keputusan tentang penetapan H Prabowo Subianto dan H Sandiaga Salahudin Uno sebagai presiden dan wakil presiden terpilih periode tahun 2019-2024 atau memerintakan Termohon (KPU-red) untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang secara jujur dan adil di seluruh wilayah Indonesia, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 22e ayat 1 UUD 1945

Sejumlah bukti dari link berita akun Twitter dan Instagram turut dihadirkan untuk memperkuat bukti gugatan oleh Prabowo-sandi. Puluhan bukti telah mereka sertakan, yang setengahnya merupakan link berita media online.

Gugatan Prabowo-Sandi di Halaman 18 berbunyi: Bahwa indikasi ketidaknetralan Polri lainnya adalah, dugaan kuat institusi Polri membentuk tim buzzer di media sosial mendukung pasangan calon Joko Widodo-Ma’rif Amin.

Tim hukum pun memberikan contoh informasi yang diungkap oleh akun twitter @Opposite6890 yang menggungah beberapa video narasi ‘polisi tim buzzer 100 orang per polres di seluruh Indonesia yang terorganisir dari Polres hingga Mabes’.

Selain itu, Tim Hukum Prabowo sebut akun Instagram @AlumniShambar hanya memfollow satu akun, yaitu akun Instagram mililk Presiden Joko Widodo.

“Indikasi ketidaknetralan polisi sangat terlihat, aplikasi APK Smabhar pun menggunakan alamat IP mililk Polri yang mana aplikasi tersebut wajib diinstal oleh para buzzer Polri di perangkat android masing-masing,” tegas Tim Hukum Prabowo Bambang Widjodjanto, Senin (27/5/2019).

LEAVE A REPLY