[Lemabaga Pemilih Indonesia- Jakarta] Kementerian Perencanaan dan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas Bambang Brodjonegoro mengatakan pemilihan wilayah sebagai Ibu Kota baru harus berada di tengah Indonesia secara geografis.

Selain itu, pemilihan lokasi juga harus melihat aspek penduduknya. Bambang berharap wilayah yang dipilih memiliki penduduk yang terbuka agar dapat meminimalisir potensi konflik.

Tidak hanya aspek sosial dan geografis. Menurut Bambang, fasilitas infrastruktur dasar seperti bandara, jalan dan pelabuhan harus sudah tersedia untuk dapat menunjang berbagai aspek lainnya.

“Pemilihan wilayah untuk Ibu Kota baru harus dilihat dari berbagai aspek, tak hanya dari sisi geografis saja. Seperti fasilitas infrastruktur juga perlu diperhatikan,” ujar Bambang Brodjonegoro.

“Lokasi juga harus yang minim bencana seperti gempa, tsunami, banjir, longsor dan ketersediaan sumber daya seperti air harus mencukupi,” jelas Bambang.

Hal tersebut disampaikan oleh Bambang Brodjonegoro diacara diskusi media bertajuk ‘Rencana Pemindahan Ibu Kota Negara’ di Gedung Bina Graha, Kantor Staf Presiden, Jakarta Pusat, Senin (6/5/2019).

Bambang Brodjonegoro menegaskan bahwa pemerintah menginginkan penggunaan lahan untuk pembangunan Ibu Kota baru dengan membebaskan lahan yang sudah dikuasai oleh negara.

Bambang menjelaskan pembangunan infrastrukur yang akan dilakukan seperti pembangunan gedung legislatif, eksekutif dan yudikatif, gedung dan rumah ASN/Polri/TNI, fasilitas pendidikan dan kesehatan, fasilitas pra sarana dan sarana penunjang serta kebutuhan pengadaan lahan.

Pernyataan tersebut diperkuat oleh Bambang dengan menyebutkan skenario perpindahan Ibu Kota baru yang telah dipersiapkan pemerintah.

Terdapat dua skenario yang disiapkan oleh pemerintah yaitu, Skenario pertama, estimasi biaya perpindahan ibu kotanya sekitar Rp 466 triliun. Skenario kedua, estimasi biayanya sekitar Rp 323 triliun.

“Jadi, Skenario pertama, jumlah penduduk ibu kota baru nantinya sekitar 1,5 juta penduduk dengan jumlah lahan yang dibutuhkan sekitar 40.000 Ha. Skenario kedua itu jumlah penduduk sekitar 870.000 orang dengan luas lahan yang dibutuhkan 30.000 Ha,” beber Bambang.

 

LEAVE A REPLY