[Lembaga Pemilih Indonesia- Jakarta] Integritas Pemilu memiliki variabel seperti hak pemilih, akuntabilitas dana politik serta penegakan hukum pemilu yang hampir belum terselsaikan. Bagaimanakah proses mengintegritaskan pemilu dengan baik?

Untuk menjawab persoalan itu, SETARA Institute for Democracy and Peace menggelar acara diskusi media bertema ‘Mengawal Integritas Pemilu’ di Hotel Ashley, Jakarta Pusat, pada Jumat (5/4/2019).

Pembicara dalam acara diskusi ini yaitu Hasyim Asy’ari Komisioner KPU, Fritz Edward Siregar Anggota Bawaslu, Brigjen. Pol. DR. Nico Afinta Karobinopsnal Bareskrim Polri, Benny J. Mamoto Pengamat Analisis Transaksi Keuangan, Irjen. Pol. Firman Shantyabudi Deputi Pemberantasan PPATK, Titi Anggraini Direktur Eksekutif Perludem dan Kaka Suminta Sekjen KIPP.

Titi Anggraini Direktur Eksekutif Perludem mengatakan, peran pemerintah dalam penyelenggaraan pemilu, yaitu edukasi politik, sosialisasi pemilu, menggerakan semua kementrian dan lembaga sebagai media komunikasi pemilu, serta menjaga netralitas dan profesionalisme dalam Pemilu.

Selain itu, Titi Anggraini sebut caleg maupun capres-cawapres yang menggunakan dana kampanye untuk pemilu diperoleh dari luar negeri alias dana asing maka bisa mendapatkan hukuman pidana.

“Kalau mereka mendapat dana dari asung dan sampai tidak dikembalikan dan dana itu tetap digunakan, maka itu ada ancaman pidana di dalam UU pemilu kita,” tegas Titi Anggraini.

Hasyim Asy’ari Komisioner KPU mengatakan, penggunaan dana atau sumbangan asing oleh caleg, capres maupun cawapres tidak akan menggagalkan pencalonannya.

“Ada pertanyaan begini, ‘kalau ada sumbangan asing itu apakah bisa digunakan untuk membatalkan calon?’ Tidak, tidak ada yang dapat membatalakan mereka. Namun, dana itu diambil untuk kas negara,” jelas Hasyim Asy’ari.

Karobinopsnal Bareskrim Polri Brigjen Nico Afinta mengatakan, belum ada laporan pelanggaran dana kampenye pemilu 2019 hingga saat ini.

“Sampai saat ini terkait laporan dana kampanye itu belum ada, kalau sampai terjadi maka mekanisme penangannya tetap dilakukan sentra Gakumdu,” tutur Nico Afinta.

Deputi Bidang Pemberantasan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan ( PPATK) Firman Shantyabudi mengatakan, memberikan asuransi atau jaminan kesehatan merupakan modus baru politik uang yang digunakan caleg pada Pemilu 2019. Uang dinilai sudah menjadi modus yang konvensional meskipun masih ada sebagian masyarakat yang menerimanya.

Kaka Suminta Sekjen Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) mengatakan ada empat hal yang seharusnya menjadi perhatian terkait integritas pemilu.

“Pertama, regulasi pemilu menghadirkan ruang yang cukup nggak buat pemilu berintegitas?. Kedua, penyelenggara pemilu independen dan profesional nggak?. Ketiga, kandidasi yang akuntabel dan keempat yakni penyelesaian sengketa yang adil,” kata Kaka dalam paparannya.

 

LEAVE A REPLY