[Lembaga Pemilih Indonesia- Jakarta] Telah digelar agenda Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Bidang Kewaspadaan Nasional dalam rangka penyelenggaraan Pemilu 2019 pada Rabu (27/3/2019) di Hotel Grand Paragon, Jakarta.

Rakornas ini dihadiri sekitar 2500 tamu undangan dari berbagai daerah di Indonesia yang terdiri dari unsur Gubernur dan Bupati/Walikota, Kapolda dan Kapolres, Pangdam, Danrem, dan Dandim, Kajati dan Kajari, KPU/Bawaslu Provinsi dan Kabupaten atau Kota, Kabinda, Kaban Kesbangpol Provinsi se-Indonesia.

Turut hadir sebagai pembicara yakni Menko Polhukam, Menteri Dalam Negeri, Panglima TNI, Kapolri, Jaksa Agung, Ketua KPU RI, Ketua Bawaslu, Kepala BSSN, dan Dirjen Dukcapil.

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Wiranto mengatakan, Rakornas pada hari ini adalah pengecekan terakhir. Aparat kemanan dan penyelenggara pemilu harus segera menyelsaikan yang belum diselsaikan.

“Jadi, keamaan, fasilitator sudah siap, tinggal kita matangkan masyarakat. Masyarakat harus menggunakan hak pilihnya 5 tahun sekali, kita imbau supaya tidak ada masyarakat yang golput,” ucap Wiranto.

Wiranto berharap, pemilu 2019 ini benar-benar menjadi pesta demokrasi yang menyenangkan dan aman. Namun, menurut Wiranto, yang paling penting adalah mendapatkan pemimpin yang mempunyai kualitas, kompetensi, dan integritas.

“Harapannya itu dapat pemimpin yang dapat menjamin kesinambungan pembangunan indonesia. Itu harapannya,” tegas Wiranto.

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan partisipasi masyarakat menjadi kunci kesuksesan Pemilu.

“Kami mengingatkan bahwa kunci suskesnya sebuah konsolidasi dan demokrasi dilihat dari pemilu serentak. Kesuksesan ada pada tingkat partisipasi politik masyarakat,” ujar Tjahjo.

Oleh sebab itu, Tjahjo meminta kepada berbagai Organisasi Masyarakat (Ormas) untuk membantu mengajak masyarakat agar menggunakan hak pilihnya agar tercapai kesuksesan Pemilu.

“Ada 400 ribu lebih Ormas, baik di tingkat nasional, tingkat provinsi tingkat kabupaten, kota, kecamatan sampai yang ada di tingkat paling bawah. Tolong bisa digerakkan, diorganisir bisa diajak untuk ikut mensosialisasikan Pemilu,” kata Tjahjo.

Kepala Staf Umum (Kasum) TNI Letjen Joni Supriyanto mengatakan bahwa keberadaan TNI di Pemilu 2019 adalah untuk membantu Polri sesuai ketentuan.

“Tugas TNI selama Pemilu adalah mengadakan perbantuan. Kehadiran TNI membantu Polri sesuai ketentuan yang ada,” kata Joni Supriyanto.

“Sesuai yang diamanatkan Undang-Undang, kami harus mengamankan wilayah teritorial untuk mengantisipasi dan mendeteksi kemungkinan yang terjadi di lapangan yang akan mengganggu dan menyebabkan kegagalan Pemilu,” jelas Joni.

Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Djoko Setiadi mengatakan bahwa terdapat beberapa potensi ancaman siber pada Pemilu serentak 2019 yakni hack, leak, Amplify.

“Serangan Siber merupakan serangan yang spectrum dan dampaknya sangat luas bahkan bisa melumpuhkan suatu bangsa,” tegas Djoko Setiadi.

Komisioner KPU RI Pramono Ubaid Tanthowi mengatakan proses produksi surat suara telah mencapai 98 persen dan distribusi sebesar 96 persen dengan target 100 persen lada 30 maret 2019.

Pramono Ubaid Tanthowi sebut terkait puncak pemungutan dan penghitungan suara akan dilakukan sesuai undang-undang, yaitu dilakukan di hari yang sama saat hari pencoblosan.

LEAVE A REPLY