TRIBUNWOW.COM – Pengamat Politik, Boni Hargens menanggapi pernyataan Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah soal keadilan penegak hukum harus bersikap netral dan adil dalam memutuskan suatu perkara.

Menurut Boni Hargens, pernyataan yang disampaikan Fahri Hamzah tersebut memang memiliki poin baik.

Namun menurutnya, aparat saat memutuskan suatu perkara juga dilakukan sesuai dengan aturan.

“Begini yang dimaksud Pak Fahri itu kan ada poin baiknya bahwa ada namanya keadilan politik dan keadilan hukum,” ucap Boni Hargens melalui sambungan telepon dalam acara Kabar Petang tvOneNews pada Jumat (8/2/2019).

“Saya kira, Pak Fahri lebih menekankan soal keadilan dalam perspektif politik, supaya ada kesan maksudnya stabil, institusi negara melakukan tugas-tugasnya secara proporsional.”

“Tetapi keadaan ini tidak mudah dan kepolisian menganut prinsip keadilan hukum. Setiap peristiwa tindakan hukum harus diproses. Kan sebenarnya itu yang sedang terjadi,” sambungnya.

Terkait pernyataan Fahri Hamzah yang mengatakan bahwa dalam hukum tidak boleh ada kesan yang kuat didominasi oleh kubu tertentu menjelang Pemilu dan Pilpres 2019, Boni Hargens menyatakan tidak mengetahui pasti jumlah terlapor dari kubu pendukung di kubu pemerintah.

Menurutnya, jika ada kasus hukum yang tidak diproses akan cenderung membangun tradisi kebohongan.

“Tetapi saya mau mengatakan bahwa keadaan ini tidak mudah bagi aparat hukum,” papar Boni Hargens.

“Karena kalau tidak diproses, kecenderungan atau tradisi kebohongan yang dibangun, proses politik yang dirancang dengan kebencian, dengan hoaks segala macam ini, ini akan terus menjadi tradisi yang justru menghancurkan peradaban dan negara ini secara keseluruhan.”

“Makanya saya bilang, langkah polisi ini (adalah) langkah yang tidak menyenangkan tapi ini lah yang terbaik yang harus dilakukan,” jelasnya.

Hal itu perlu dilakukan, lantaran menurutnya ada pihak yang membutuhkan kepastian hukum dan stabilitas politik di negeri ini.

“Dalam keadaan dimana orang membutuhkan kepastian hukum disatu sisi dan orang lain membutuhkan stabilitas politik, penegak hukum memang harus mengutamakan prinsip moral dari penegakan hukum itu sendiri.”

“Yaitu mengutamakan apa yang menjadi kepentingan negara dan apa yang menjadi kepentingan umum,” ungkapnya.

Lantas ia menyinggung kasus sejumlah tokoh yang ramai diberitakan belakangan ini.
“Jadi saya bayangkan kalau demi politik orang seperti Ahmad Dhani kemudian diabaikan secara hukum atau orang-orang lain sedang diproses itu didiamkan demi stabilitas politik maka persepsi yang terbangun di tengah masyarakat bahwa mencaci presiden itu boleh dengan nada yang kasar.”

“Bahwa mengatakan kafir kepada orang lain itu boleh atau menghina Tuhan agama orang lain seperti yang dilakukan oleh Habib Rizieq itu boleh dan seterusnya dianggap boleh.”
“Maka betapa rusaknya kondisi ruang sosial dan politik ini. Betapa rusaknya bangunan negara ini.”

Menurutnya, kasus-kasus tersebut harus ditindak tegas demi menjaga keutuhan bangsa.

“Maka yang saya katakan ini memang pilihan yang sangat tidak menyenangkan dan mungkin secara politik, seorang Kapolri Jenderal Tito Karnavian dan institusi kepolisiannya tidak mendapat untung,” ungkap Boni Hargens.

“Tetapi dia telah melakukan yang terbaik untuk negara pada saat ini. Karena tujuannya adalah bagaimana memastikan langkah dari ‘propaganda Rusia’ yang harus dimengerti ‘propaganda Rusia’ ini secara langung dengan negara Rusia, tetapi sebuah istilah tentang desain atau skenario politik yang mengandalkan kebohongan menabur rekayasa-rekayasa seperti dalam kasus hoaks Ratna Sarumpaet dan sejenisnya,” tegasnya.

Masih dalam kesempatan yang sama, sebelumnya Fahri Hamzah menyatakan seharusnya penegak hukum harus bersikap netral dan adil dalam memutuskan suatu perkara.

Fahri Hamzah menyatakan bahwa aparat penegak hukum harus nampak bersikap netral.
Sebab menurutnya, hal itu merupakan bagian terpenting yang dimiliki oleh suatu negara.

Selain itu, Fahri Hamzah menyatakan itu perlu dilakukan karena dalam hukum tidak boleh ada kesan yang kuat didominasi oleh kubu tertentu menjelang Pemilu dan Pilpres 2019.

“Saya dalam posisi ingin menetralisir panggung hukum karena itulah yang paling penting dimiliki oleh suatu negara,” papar Fahri Hamzah.

“Aparat penegak hukum tidak saja harus netral, tapi dia harus tampak netral.”

“Dan saya ingin sekali agar dalam pertarungan ini aparat penegak hukum harus tampak netral, tidak boleh membiarkan ada kesan yang sangat kuat, bahwa yang diproses itu dan dikirim ke ruang sidang itu hanya berasal dari satu kubu,” sambungnya.

Tekait hal itu, lantas ia memberikan contoh-contoh kasus dari para tokoh yang belakang ramai diberitakan dari Wakil DPR RI, Fadli Zon hingga Calon Presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto.

Untuk itu, terkait kasus-kasus tersebut, Fahri Hamzah meminta kepada penegak hukum untuk berlaku netral dan adil.

“Aparat penegak hukum itu tidak saja harus adil harus nampak adil,” jelasnya.
Selain itu, dirinya mengatakan penyelenggara negara yang harusnya netral menjadi hilang menjelang pemilu dan pilpres saat ini.

Untuk itu, Fahri Hamzah menyatakan bahwa hal itu sudah patut untuk dikhawatirkan bersama.

Sumber: http://wow.tribunnews.com/amp/2019/02/09/tanggapi-fahri-hamzah-soal-keadilan-boni-hargens-jika-tak-diproses-justru-bangun-tradisi-bohong?page=3

LEAVE A REPLY