newsplus.antvklik.com Rencana pasangan capres Prabowo-Sandi mengajukan revisi visi dan misi merupakan indikasi pasangan tersebut tidak siap dalam debat pertama pilpres pada 17 Januari 2019 mendatang. Pernyataan tersebut disampaikan Direktur Lembaga Pemilih indonesia Boni Hargens dalam acara  sebuah diskusi di Jakarta, Jumat (11-1-2018).

Pada tanggal 9 Januari, Tim Pemenangan Nasional Prabowo-Sandi mengajukan perubahan visi dan misi secara teknis ke KPU. Awalnya dari 13 halaman menjadi 45 halaman. Selain itu, tag linenya yang digunakan sebelumnya  “Adil makmur bersama Prabowo-Sandi“dan ingin diubah menjadi” Indonesia Menang“.

Nnamun KPU menolak rencana perubahan tersebut. Sebab,  berdasarkan peraturan KPU, visi dan misi menjadi bagian syarat pendaftaran calon peserta pemilu. Jadi  tidak terpisahkan dari syarat administrasi sehingga tidak memungkinkan untuk direvisi.

Boni juga melihat hal ini  bagian dari skneario unttuk  mendelegitimasi KPU. kasus  hoax yang terbaru terkait 7 juta surat suara yang dihembuskan Dewan Koalisi Relawan nasional(Kornas) Prabowo untuk mendeskriditkan dan membangun persepsi publik seakan-akan proses pemilu berlangsung curang.

Karena itu Boni mendukung  perintah Presiden Jokowi yang meminta Kapolri n untuk menindak tegas pelaku penyebar hoax. Sebab, upaya sistematis mendelegitimasi KPU telah memasuki masalah keamanan negara.

Sumber

Kunjungi Website kami : www.pemilihindonesia.or.idSubscribe Channel Youtube kami : Lembaga Pemilih Indonesia , Follow & Mention Twitter kami: @lembagaPI , Follow Facebook: Lembaga Pemilih Indonesia , Follow IG: lembagapemilihindonesia , Email kami : admin@pemilihindonesia.or.id

LEAVE A REPLY