Jakarta – Direktur Eksekutif Lembaga Pemilih Indonesia (LPI) Boni Hargens meminta aparat penegak hukum untuk mengusut motif politik di balik hoax tujuh kontainer surat suara tercoblos. Menurut Boni, hoax tersebut pasti memiliki kaitan dengan kepentingan politik untuk meraih kekuasaan.

“Yang harus dikaji adalah motif politik dan afiliasi para penyebar hoax dengan partai atau tim kampanye politik. Pasti ada sambungnnya,”ujar Boni Hargens di acara diskusi LPI bertajuk “Memilih Melampaui Hoax” di Gado-Gado Boblo, Kuningan, Jakarta, Jumat (11/1).

Dalam diskusi tersebut, hadir sejumlah narasumber, yakni Guru Besar FISIP UI Arbi Sanit, Guru Besar Universitas Trisakti Dadan Umar Daihani, Pengamat Kebijakan Publik dari UI Lisman Manurung, Direktur Indonesia Public Institute (IPI) Karyono Wibowo dan
Peneliti LIPI Irine Hiraswari Gayatri.

Boni menilai, hoax surat suara terjoblos merupakan bagian skenario politik. Menurut dia, hoaks tetaplah sebuah strategi dan pelakunya hanya berhenti ketika kekuasaan diraih.

“Karena tujuan dari semua itu adalah kekuasaan. Sama seperti agama yang didagangkan atau sentimen etnik yang dipolitisir,” tandas dia.

Boni menegaskan bahwa hoax surat suara dilakukan by design. Yang diutamakan, kata dia, bukan soal benar atau salah, tapi soal bagaimana membentuk persepsi publik. Menurut dia, hoax ini skenario memenangkan persepsi publik.

“Hati-hati, di banyak negara, pola ini sudah sukses menghantar pecundang menjadi presiden atau perdana menteri. Preseden itu yang meningkatkan libido para pecundang dalam kasus kontainer ini,” tandas dia.

Lebih lanjut, Boni berharap polisi mesti menyasar design besar di balik kasus haox surat suara tercoblos sehingga kasus ini bisa menjadi pelajaran berharga bagi pembangunan kesadaran politik masyarakat. Menurut dia, pihak yang rasional akan marah dan yang kurang rasional mungkin terpengaruh oleh hoax ini.

“Tapi bagaimana pun, pengungkapan kasus ini membantu pemilih untuk belajar bersikap rasional dalam pemilu. LPI berharap, pemilih makin sadar melihat rancangan jahat di balik hoax yang terus berkembang subur. Hanya dengan begitu, pemilu 2019 dapat menghasilkan pemimpin yang tepat dan baik untuk rakyat Indonesia,” jelas dia.

Pemilih, kata dia, tidak cukup mengamati adegan dan narasi yang muncul di permukaan. Pemilih, menurutnya, harus menggali informasi tentang masa lalu para kandidat dan para pendukungnya.

“Kita tidak ingin demokrasi menjadi kuda Troya yang menghantar para begundal dan genderuwo menjadi pemimpin di negeri ini,” katanya.

 Sumber

Kunjungi Website kami : www.pemilihindonesia.or.idSubscribe Channel Youtube kami : Lembaga Pemilih Indonesia , Follow & Mention Twitter kami: @lembagaPI , Follow Facebook: Lembaga Pemilih Indonesia , Follow IG: lembagapemilihindonesia , Email kami : admin@pemilihindonesia.or.id

LEAVE A REPLY