Oleh : Tilaria Padika
Blogger di Kompasiana
Kompasiana.com/tilariapadika

“Cara-cara seperti ini adalah cara-cara politik yang tidak beretika. Masa masyarakatnya sendiri dibuat ketakutan? Nggak benar kan? itu sering saya sampaikan itu namanya ‘politik genderuwo’, nakut-nakuti.”

— Presiden Joko Widodo, 9 November 2018 —

Dahulu orang menggambarkan konstelasi politik berdasarkan kiri dan kanan, pro-pasar versus pro ekonomi terencana, kapitalisme lawan sosialisme. Lalu tibalah masa ketika batasan-batasan mengabur, demarkasi antara kiri dan kanan sempat runtuh, peta politik harus disusun ulang.

Ada satu anekdot menarik di akhir 1990an yang menggambarkan kebingungan kaum Torry (Partai Konservatif) di Inggris setelah John Major dikalahkan Tony Blair. “Untuk apa lagi kami ada jika platform kami sudah dijalankan dengan sama persisnya oleh Partai Buruh?”

Itulah saat ketika seolah-olah mantra there is no alternative (TINA) Tatcher menemukan penggenapannya.

Dalam kondisi ketika platform ekonomi kanan tereformasi ke tengah dan sebaliknya yang kiri kian realistis menerima unsur-unsur ekonomi pasar, pemetaan berbasis kencederungan ideologis kiri dan kanan menjadi tidak kompetibel.

Maka lahirnya cara pemetaan baru yang didasarkan kepada penilaian terhadap konten dan nada narasi politik dalam propaganda para politisi dan parpol-parpol. Pemetaan itu mengelompokan kecenderungan politik ke dalam dua kutub: kubu politics of hope versus politics of fear.

Ada satu artikel menarik yang ditulis Bo Rothstein, Profesor Ilmu Politik di Universitas Gothenburg, berjudul “Politics of Fear versus Politics of Hope.”

Rothstein menulis, sebelum perang dunia II, rezim anti-demokrasi di Jerman dan Italia (maksud Rothstein tentu saja Hitler dan Mussolini) meraih dukungan rakyat karena menyebarkan ketakutan. Ketakutan yang disebarkan saat itu contohnnya disolasi sosial, kemunduran norma, serbuan imigrasi masal, kerusuhan sosial karena masuknya pengaruh komunis dari Uni Soviet, dan dampak-dampak dari krisis ekonomi.

Several analyses indicate that what enabled the forces that undermined democracy inpre-WW2 Italy and Germany, for example, to get so much popular support was precisely that they appealed to people’s fears. For example, fear of social dissolution, fear of the dismantling of established social norms, fear of mass immigration, fear of civil strife that followed the Soviet revolution not only in Russia but in several other countries such as Hungary and Finland, and, of course, the fear of the harsh problems that followed the economic crises.”

Meski basis pemetaannya berbeda, pada ujungnya kedua cara ini (kiri versus kanan dan hope versus fear) akan menghasilkan peta serupa. Kelompok-kelompok yang dalam pemetaan cara pertama berada di kiri adalah juga kekuatan politik dengan versi pemetaan kedua berada di kubu politics of hope. Demikian pula sebaliknya kubu reaksioner sayap kanan adalah juga para penganut politics of fear.

Rohtsein memberi contoh, slogan “The New Deal” milik Roosevelt dan “People’s Home” milik Per-Albin Hansson dari Partai Sosial Demokrat  Swedia sebagai representasi politik harapan. Sebaliknya contoh politik ketakutan di masa kini adalah jargon-jargon Donald Trump dan Victor Orban (politisi partai sayap tengah-kanan Hongaria, Fidesz). Ujungnya sama saja. Progresif demokraktik versus  fundamentalis kanan reaksioner.

Dalam konteks Indonesia, hal ini berlaku pula.

Jika kita simak unsur-unsur propaganda ketakutan yang digunakan Hitler dan Mussolini dalam pemaparan Rothstein di atas, akan sama persisnya dengan unsur-unsur narasi ketakutan yang disebarluaskan selama dua pilpres terakhir, 2014 dan 2019 ini.

Lihatlah, bandingkan dengan narasi ketakutan versi Indonesia:  Indonesia bubar 2030 (Hitler dan Mussolini: fear of social dissolution), kemaksiatan meraja lela (Hitler dan Mussolini: fear of dismantling of established social norms), serbuan TKA China (Hitler dan Mussolini: fear of mass immigration), kebangkitan komunis (Hitler dan Mussolini: fear fo civil strife following Soviet Revolution); harga-harga naik, Indonesia negara miskin selamanya, tak ada pekerjaan, krisis 1998 berulang (Hitler dan Mussolini: fear of the harsh problems that followed the economic crises).

Jika melihat kesamaan narasi pada contoh di atas, tidak berlebihan jika kubu Prabowo dipandang sebagai representasi politics of fear, dan sebaliknya Joko Widodo adalah wakil politics of hope.

Pemetaan ini berujung sama jika kita gunakan versi spektrum kiri dan kanan. Bukan dalam makna sosialisme versus kapitalisme, namun  demokratik versus populisme kanan.

Sejak 2014 lampau, banyak orang sadar politik yang enggan mendukung Prabowo sekalipun ia kencang dengan retorika ekonomi kerakyatan dan kemandirian nasional hanya karena pandangan bahwa Prabowo bertendensi politik populisme sayap kanan (right wing populism).  Populisme sayap kanan adalah perpaduan antara platform ekonomi populis plus dukungan politik berbasis identitas (suku, ras, agama).

Ada pula yang berlebihan menuduh Prabowo sebagai ancaman fasisme. Namun bagi saya, meski populisme sayap kanan ditambah kedikatoran militer adalah fasisme, terlampau berlebihan memandang Prabowo demikian. Bagi saya, ia hanya seorang populis sayap kanan, seperti Donald Trump yang ia idolakan, masih jauh dari menjadi seorang fasis.

Terlalu naif untuk membantah dukungan unsur-unsur fundamentalis kanan pengusung politik idenditas terhadap Prabowo. Pada ranah ekstra-parlementer, Prabowo mendapat dukunngan setia organisasi-organisasi seperti FPI dan gerakan politik internasional Hizbut Tahrir. Sementara di parlemen, sekutu Gerindra paling setia adalah PKS.

Prabowo boleh-boleh saja membantah ia tak memiliki agenda politik mendukung HTI. Kenyataannya para tokoh HTI ikut dalam Ijtima Ulama yang Prabowo jadikan legitimasi dirinya sebagai perwakilan politik kubu Islam eksklusif.

Bahkan kini Gatot Saptono alias Muhammad Al Khaththath, mantan Ketua Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) yang kini Sekretaris Jenderal Forum Umat Islam (FUI) mendeklarasikan Komando Ulama Pemenangan Prabowo-Sandi (Koppasandi) untuk membantu kerja-kerja pemenangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno di Pilpres 2019.

Dengan demikian pemetaan politik di Indonesia memang objektif menempatkan kubu  Prabowo Subianto sebagai wajah politik sayap kanan populis yang juga kubu politics of fear, sebagaimana kecenderungan ini berlaku di manapun di dunia.

Maka yang Joko Widodo lakukan sekedar memberi nama yang mudah diingat publik: politik genderuwo!

Sudah benar itu. Tak ada yang salah secara konten. Lagi pula seorang presiden memang seharusnya seorang komunikator yang baik, yang menjelaskan gagasan rumit dengan metafor yang mudah dipahami rakyat. Politik genderuwo adalah metafor merakyat dan mudah diingat, dari pada harus menjelaskannya sebagai politics of fear.

Tinggal kini bola berada di tangan rakyat, ingin mendukung politics of hope, politik optimisme, atau sebaliknya ikut-ikutan panik, larut dalam penggiringan narasi kubu pesimis, politisc of fear, politik genderuwo.

Sumber

  1. Bo Rothstein (socialeurope.eu, 12/06/2018) “Politics Of Fear Versus Politics Of Hope.”
  2. CNNIndonesia.com (01/11/2018) “Al Khaththath Bentuk Koppasandi untuk Menangkan Prabowo.” com (01/11/2018) “Al Khaththath Bentuk Koppasandi untuk Menangkan Prabowo.”
  3. Detik.com (09/11/2018) “Jokowi: Politik Genderuwo Harus Disetop!”

*)Catatan: Opini dan material merupakan tanggung jawab penulis

LEAVE A REPLY