Persoalannya muncul ketika belakangan
hadirnya kelompok-kelompok yang sangat
agresif ingin memperjuangkan khilafah atau
yang ingin memperjuangkan model politik lain
yang berbeda dengan apa yang ditetapkan di
dalam Pancasila.

Jakarta – Pengamat politik Boni Hargens berpendapat, polemik Perda Syariah dan Injil yang kembali mencuat tidak sekadar masalah pidato politik Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Grace Natalie. Menurut Boni, persoalannya lebih jauh dari pidato Grace, yaitu tentang masa depan Indonesia yang berdasarkan Pancasila.

“Buat saya, ini bukan perkara Grace Natalie atau sejenisnya tetapi ini perkara mengingatkan kembali kita tentang pentingnya menjaga Pancasila ini ke depan,” ujar Boni saat diskusi bertajuk “Memahami Perda Syariah dan Injil dalam Bingkai Pancasila” di Gado-Gado Boplo, Kuningan, Jakarta, Sabtu (24/11).

Menurut Boni, keliru jika masyarakat Indonesia melokalisir polemik perda berbasis agama pada persoalan penolakan Grace atau PSI semata. Pasalnya, dalam proses politik beberapa tahun terakhir, kekuatan politik yang berbaju agama, dan tren politisasi agama yang menguat serta kebangkitan politik identitas membuat perda berbasis agama perlu dicermati dan dievaluasi secara serius.

“Kebangkitan politik identitas ini bisa pada titik tertentu, ke depan bisa menggeser demokrasi Pancasila dengan model yang lain,” tandas dia.

Boni menilai, perda-perda berbasis agama muncul sebagai dampak reformasi 1998 dan penerapan otonomi daerah. Menurut dia, kebebasan pasca reformasi telah membuka gerbang bagi kekuatan politik kelompok dan otonomi daerah mendorong lahirnya aturan-aturan yang berdasarkan kearifan dan nilai-nilai lokal-daerah.

“Dalam konteks itulah muncul perda-perda syariah dan injil sebagai ekspresi penerapan otonomi daerah. Kemudian ini menjadi dinamika baru di dalam demokrasi kita karena ada hukum agama yang kemudian dimasukkan ke dalam hukum negara. Proses transfer konsep dan transfer sistem ini yang harus kita paham,” jelas dia.

Pada titik itu, kata Boni, sebenarnya tidak menjadi masalah dengan keberadaan perda-perda tersebut. Namun, kata dia, persoalannya muncul ketika belakangan hadirnya kelompok-kelompok yang sangat agresif ingin memperjuangkan khilafah atau yang ingin memperjuangkan model politik lain yang berbeda dengan apa yang ditetapkan di dalam Pancasila.

“HTI, misalnya, mulai berbicara soal anti-demokrasi, mulai bicara soal perlunya kitab suci menjadi dasar di dalam merumuskan undang-undang dan peraturan-peraturan kenegaraan. Dan di situ wacana Perda Syariah kemudian memasuki pusaran diskursus yang sangat serius soal kelangsungan dan masa depan dari ideologi negara, yaitu Pancasila,” katanya.

Karena itu, menurut Boni, berbicara perda berdasarkan agama bukan berbicara tentang kebebasan beragama atau penolakan atas ajaran agama tertentu. Namun, kata dia, yang terpenting bagaimana menempatkan perda-perda tersebut dalam konteks keindonesiaan yang berdasarkan Pancasila.

Sumber

Kunjungi Website kami : www.pemilihindonesia.or.idSubscribe Channel Youtube kami : Lembaga Pemilih Indonesia , Follow & Mention Twitter kami: @lembagaPI , Follow Facebook: Lembaga Pemilih Indonesia , Follow IG: lembagapemilihindonesia , Email kami : admin@pemilihindonesia.or.id

LEAVE A REPLY