Meskipun total dana yang dialokasikan untuk pembangunan Papua, baik dana di kementerian, di lembaga, di dana transfer ke daerah ke Provinsi Papua maupun Papua Barat besarnya mencapai Rp 85,7 triliun. Sebuah jumlah yang cukup besar, namun anggaran yang dialokasikan tersebut tidak sebanding dengan peningkatan kesejahteraan yang ingin dicapai.

“Saya minta fokus pada upaya peningkatan akses kualitas pendidikan dan kesehatan. Hal ini penting untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat Papua,” kata Presiden Jokowi saat memberikan pengantar pada Rapat Terbatas tentang Review Program Pembangunan Papua, di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (8/11/2016) sore.

Meskipun tahun 2015 sudah mengalami peningkatan 0,50 poin, menurut Presiden, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Papua saat ini masih di bawah 60. “Artinya masih pada posisi yang rendah,” tegas Presiden.

Presiden juga meminta dilakukan percepatan pada pembangunan infrastruktur dasar dan pengembangan konektivitas antar wilayah, antar kabupaten, antar kota. Ia mengingatkan, percepatan konektivitas ini sangat penting untuk terwujudnya pemerataan pembangunan serta memberikan keadilan pada rakyat Papua.

Terkait dengan penetapan Bahan Bakar Minyak (BBM) satu harga, menurut Presiden, merupakan upaya kita bersama untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pemerintah berharap kebijakan satu harga ini akan membantu pertumbuhan ekonomi. “Biaya transportasi yang lebih murah, biaya logistik yang lebih murah dan harga yang bisa diturunkan,” sambungnya.

Presiden juga mengingatkan, agar pelaksanaan pembangunan di Papua harus memperhatikan nilai-nilai Hak Asasi Manusia (HAM), tata kelola pemerintahan yang baik, bebas korupsi serta memegang teguh adat dan budaya masyarakat Papua.

“Rakyat Papua harus dilibatkan dalam setiap proses pembangunan dan jangan sampai rakyat hanya menjadi penonton saja. Gunakan pendekatan budaya yang menghormati kearifan lokal dan menempatkan rakyat Papua menjadi subjek yang penting dalam pembangunan di tanah Papua,” tegas Presiden Jokowi.

Bukan Soal Anggaran

Sebelumnya di awal pengarahannya, Presiden Jokowi mengemukakan, permasalahan pembangunan di Papua bukan semata-mata pada besaran dana, bukan pada besaran anggaran tetapi pada proses perencanaan yang melibatkan berbagai sektor dan daerah belum sepenuhnya terpadu dan terintegrasi dengan baik. Sehingga, belanja pembangunan tidak efektif.

Presiden mengaku, mendapatkan informasi bahwa 46 persen program kementerian dan lembaga cenderung memilih lokasi yang mudah implementasinya. Karena memang daerah-daerah kabupaten di Papua banyak yang sulit dijangkau.

“Ini tidak benar kalau kita lakukan terus-menerus. Oleh sebab itu, perlu segera kita benahi dan segera kita perbaiki,” tegas Presiden.

Untuk itu, Presiden Jokowi meminta setiap kementerian maupun pemerintah daerah tidak boleh lagi berjalan sendiri-sendiri, harus fokus dan terpadu dalam rangka peningkatan kesejahteraan sosial.

Rapat Terbatas tersebut dihadiri antara lain oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla, Menko Polhukam Wiranto, Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menko PMK Puan Maharani, Mensesneg Pratikno, Seskab Pramono Anung, Mendagri Tjahjo Kumolo, Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro, Menaker Hanif Dhakiri, Menristek Dikti M. Nasir, Menteri Kesehatan Nila F. Moeloek dan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti. (FID/ES/http://setkab.go.id/ipm-masih-rendah-presiden-jokowi-minta-rakyat-papua-dilibatkan-dalam-proses-pembangunan/).

LEAVE A REPLY