OPINI – KOMPAS, SENIN 10 OKTOBER 2011

Kartel Versus Kartel

Oleh BONI HARGENS

The best thing that can be said about SBY is that he held Indonesia steady. No major moves forward. No major collapses. Just treading water, holding the country in place, avoiding drowning

(Prof Jeffrey A Winters, 7 Juli 2011, dalam surat kepada penulis).

Tema kartel politik sudah lama dibincangkan.

Di harian ini, dalam terbitan 20 Mei 2010, pernah kami definisikan kartel politik sebagai persekongkolan elite (partai) politik dalam satu oligarki semu untuk menetapkan haluan politik tertentu yang sifatnya tertutup bagi umum dan bertujuan membatasi kompetisi.

Apa yang terjadi sekarang? Be- narkah teori konspirasi masih aktual memahami korelasi antara kekacauan sosial—seperti bom Solo pada 25 September lalu— dan keterancaman sebagian elite akibat agenda pemberantasan korupsi? Betulkah ada arus ganda: di satu sisi arus delegitimasi KPK oleh kekuatan laten dan di sisi lain arus institusionalisasi korupsi modern dengan melibatkan KPK? Singkatnya, siapa dalang di belakang drama ketakmenentuan politik, sosial, dan hukum belakangan ini?

”Kartel melawan kartel. Ini realitas yang kita hadapi,” kata Indra Maulana, penyampai berita televisi swasta, sesudah dialog tentang polemik Komite Etik KPK dan Nazaruddin. Sepintas tesis Maulana adalah kesimpulan akhir tulisan ini. Artinya, kalau teori konspirasi masih berlaku, dipastikan ada banyak tangan tak kelihatan yang bermain kasar dengan cara halus dan samar di balik berbagai kasus besar yang menggelinding di permukaan.

Tahun ini Jeffrey A Winters menerbitkan buku Oligarchy. Kitab terbitan Cambridge University Press itu membantu kita memahami substansi diskursus ini. Winters tak memakai kata kartel atau kartelisasi. Oligarki adalah kata kunci Winters dalam memahami gerak modal di medan politik. Baginya, perang kekuasaan politik adalah perang antarsegelintir elite yang menguasai modal. Itulah perang antaroligarki. Oligarki Indonesia, yang dibahasnya bersama Filipina di bab ke-4, berbasis pada patronase ekonomi-politik.

Oligarki Winters dalam konteks tertentu lebih pantas disebut kartel. Oligarki memiliki pelaku, paling tidak jumlah dan kekuatan modalnya, dan pola perilaku yang terukur. Adapun kartel cenderung samar dan tak terukur, kecuali dampaknya. Namun, baik oligarki maupun kartel sama- sama mempertahankan dua hal yang dielaborasi Winters: sumber kekuasaan dan kekayaan.

Logislah ada penggiringan opini publik melalui berbagai peristiwa atau kasus. Kartel selalu bertujuan mengatur arus politik karena kepentingan ekonomi- politik yang dipelihara. Masuk akal juga bahwa kekuatan laten mau mendelegitimasi KPK atau menarik individu KPK ke kanal korupsi sistemik sebab di saat persepsi publik terhadap lembaga penegak hukum memburuk, korupsi politik sulit diadili, dan itulah momentum kemenangan bagi koruptor.

Namun, adanya individu dalam institusi penegak hukum yang diduga terlibat dalam merancang korupsi politik atau memetieskan kasus besar juga bukan kemustahilan. Itu sebabnya dibutuhkan warga negara yang kritis dan militan untuk mengawal demokratisasi. Kritik terhadap KPK adalah bentuk lain dari dukungan yang mahal, sama seperti kritik media dan masyarakat terhadap pemerintah.

Musuh demokrasi

Musuh kita adalah musuh demokrasi: kartel politik. Maka, perang hari ini adalah perang melawan kelompok siluman yang bergerak samar itu, yang ingin membajak proses demokratisasi demi kepentingan parsial. Bahkan, kekacauan politik merupakan konsekuensi dari perang antarkartel. Perang menguasai sentrum politik; perang membajak proses penegakan hukum; perang menumpuk kapital; dan perang merekayasa persepsi publik.

Pada situasi ini terkadang dapat dimaklumi jika presiden tak tegas terhadap kabinetnya. Apalagi koalisi yang tak berbasis ideologi mudah menjelma jadi kartel politik. KPK juga begitu. Independensi plus transparansi amatlah penting dijaga sebab kartelisasi selalu berpotensi mendelegitimasi pranata hukum. Tiap individu di tubuh KPK dituntut tidak saja bertanggung jawab secara etis, tetapi juga menjaga etika jabatan an sich.

Apalagi, dalam perang antarkartel, pranata politik dan hukum adalah target utama. Kartel tak pernah menghendaki pelaku politik bersih dan penegak hukum kuat dan jujur. Kartel selalu berusaha menempatkan orang ke dalam struktur-struktur itu. Siapa dan bagaimana mereka bekerja dalam struktur politik dan hukum? Inilah PR paling rumit yang menyandera kita dalam kebingungan semipermanen.

Hanya kepemimpinan kuat yang bisa mengubah keadaan meski, mengutip Winters, hal terbaik yang bisa kita katakan tentang SBY adalah bahwa dia menjaga Indonesia berjalan di tempat. Kita butuh lebih dari sekadar kepemimpinan poco-poco (istilah Megawati) yang maju selangkah mundur selangkah sebab kepemimpinan adalah fondasi bagi penegakan hukum dan prinsip politik bersih.

Boni Hargens Pengajar Politik di UI

LEAVE A REPLY