Bupati loyo itu mengacu pada bupati yang tahu apa yang harus dilakukan, punya niat baik untuk rakyat, tetapi lamban dan tidak sensitif dengan kondisi persoalan yang mencengkeram masyarakat. Bupati tipe sontoloyo lebih buruk lagi. Mereka tidak tahu banyak tapi sok tahu, sok pintar, dan cenderung menjadi perampok.

PERTENGAHAN bulan Agustus lalu dalam sebuah diskusi dengan topik, “NTT Kita dalam Goresan Nawacita”, di Markas Bara JP NTT Kupang, Boni Hargens salah satu narasumber menyebutkan sedikit sekali kepala daerah yang berhasil memimpin di NTT, sisanya semua gagal. Mereka ini dikategorikan dalam dua tipe yaitu bupati loyo dan bupati sontoloyo.

Menurutnya, bupati loyo itu mengacu pada bupati yang tahu apa yang harus dilakukan, punya niat baik untuk rakyat, tetapi lamban dan tidak sensitif dengan kondisi persoalan yang mencengkeram masyarakat. Bupati tipe sontoloyo lebih buruk lagi. Mereka tidak tahu banyak tapi sok tahu, sok pintar, dan cenderung menjadi perampok. Mereka ini yang menjadi virus bagi Nawacita dan hambatan serius bagi revolusi mental.

Polemik

Pernyataan Boni Hargens menjadi polemik dan sorotan publik di sosial media. Banyak yang mengkritik, menghujat dan mencerca. Ada juga yang mengapresiasi dan mendukung pernyataan itu. Saya setelah menyaksikan ‘perang’ di sosial media itu berupaya memantik reaksi publik dengan membuat sebuah status di facebook seperti ini.

“Jika ada yang mengatakan para bupati di NTT itu loyo dan bahkan sontoloyo, jangan memusuhinya. Mungkin ada benarnya walau kritikannya terlalu pedas dan bahasanya begitu memanaskan kuping. Tugas kritikus adalah menyampaikan kritik, meski ia tidak atau belum banyak berbuat untuk daerahnya. Toh, yang penting adalah maksud kritikannya konstruktif walau disampaikan secara sarkastik. Terlalu lama kita hidup dalam iklim eufemistik apalagi terhadap para pemimpin kita. Ketika mendengar kata loyo dan sontoloyo, amarah langsung bangkit. Padahal secara eufemistik kata-kata itu dikemas sebagai kurang kreatif, tidak inovatif, tidak bijak, kurang sensitif terhadap problem rakyat, elitis dan sibuk urus kemapanan ekonomi dan politik diri dan keluarga. Nilainya sama dengan loyo dan sontoloyo itu. Jika para bupati dan walikota tidak loyo dan sontoloyo, lantas mengapa trafficking jalan terus, mengapa warga sulit mendapatkan air bersih, mengapa masih ada kampung yang gelap gulita, mengapa masih ada sekolah seperti kandang kambing, mengapa tingkat kemiskinan begitu besar, mengapa korupsi jalan terus, mengapa jalanan dari kampung ke kota begitu banyak yang rusak parah?”

Terhadap status ini ada sekian banyak komentar. Ada yang katakan begini. “Mengapa tempat wisata seperti Oetune yang potensi keindahannya mirip dan lebih eksotis dari pantai Parangtritis di DIY dibiarkan telantar? Loyo.” Ada juga yang bilang, “emang sontoloyo kog. Terlalu mapan ee.” Komentar lainnya, “masalah air minum di Kota Kupang dibiarkan belarut-larut. Air menjadi barang langka dan mahal. Pemimpinnya di mana? Ini juga loyo.” Ada lagi yang berbeda. “Pengamat dong tahu semua. Merasa diri paling hebat. Namanya juga pengamat. Kerjanya yah mengamati sa..Kalau boleh beta usul, kasih waktu para pengamat satu bulan saja jadi bupati atau walikota…kira2 apa yang pengamat bisa buat?”

Terjebak Eufemistik

Secara etimologis kata eufemisme berasal dari kata Yunani Euphemizein yaitu kata eu yang berarti bagus dan phemeoo yang berarti bicara. Dengan kata lain, eufemisme adalah berbicara dengan menggunakan kata-kata yang baik dan halus yang memberikan kesan yang baik pula. Eufemisme merupakan acuan berupa ungkapan yang tidak menyinggung perasaan atau ungkapan halus untuk menggantikan acuan yang dirasakan menghina atau tidak menyenangkan. Intinya menggunakan kata-kata dengan arti baik. Eufemisme juga sering diartikan sebagai ungkapan yang bersifat tidak berterus terang. Eufemisme atau juga pseudo berlatar belakang sikap manusiawi karena ia berusaha menghindar agar tidak menyakiti atau menyinggung perasaan orang lain.

Dalam perkembangannya gaya bahasa eufemisme kadang-kadang dipakai untuk menutupi atau menyembunyikan kenyataan sehingga mengaburkan konteks yang ada. Sekarang ini pun bahasa sering digunakan oleh elite politik dan pejabat negara atau birokrat sebagai alat untuk menjaga citra diri dan untuk membentuk pola pikir masyarakat agar sesuai dengan keinginan mereka. Ketika masyarakat sudah searah dengan program kerja penguasa, maka dengan sendirinya masyarakat telah masuk dalam program kerja mereka.

Boni Hargens, hemat saya, dapat membela dirinya sendiri terhadap berbagai kritikan dan sorotan publik NTT. Saya tidak dalam rangka memihak beliau. Saya hanya mau mengangkat fenomen jebakan eufemistik yang saat ini sudah sangat merasuki pola pikir dan pola tindak para pemimpin daerah di NTT dan segelintir pendukungnya. Kita orang Timur memiliki karakter yang berbeda dalam berbahasa dan berkata-kata. Yang salah disampaikan sebagai salah dengan bahasa yang langsung, jelas tanpa metafora atau perumpamaan. Yang benar diapresiasi sebagai benar juga dengan cara yang sama.

Namun sudah cukup lama juga kita masuk dalam jebakan eufemistik dan cenderung ABS (asal bapak senang). Kita begitu menghargai para pemimpin di daerah sampai-sampai menyampaikan kritik atau semacamnya menjadi hal tabu. Bahkan terhadap berbagai kebijakan yang keliru atau model kepemimpinan yang tidak benar, acapkali pernyataan-pernyataan eufemisme dipakai sebagai pemanis bibir. Tidak jarang, kekeliruan atau kebijakan yang tidak pro perubahan dan pro rakyat dibalas dengan puja-puji, hanya sekadar untuk ABS.

Di tengah berkecambahnya tunas-tunas eufemistik ini, ketika ada yang secara tegas, lugas, keras melontarkan kritik dengan bahasa yang menusuk, ramai-ramai menyatakan keberatan. Dalam kisah Boni Hargens yang menggunakan kata loyo dan sontoloyo kepada para bupati dan walikota di NTT, banyak kalangan menilai kata-kata ini tidak pantas dialamatkan kepada para kepala daerah ini karena terlalu kasar, keras dan sarkastik. Lalu pertanyaannya, dengan bahasa apakah para kepala daerah ini mesti disadarkan tentang perilakunya dan kebijakannya yang tidak responsif kebutuhan rakyat dan minus kreativitas serta inovasi? Bahasa eufemistik telanjur membuat mereka jumawa. Yang pantas dan layak untuk mereka adalah bahasa dan cara berbahasa kita sebagai orang NTT: keras, lugas, membuat panas kuping namun menyampaikan fakta.

Apakah kita lebih menjaga rasa malu para pejabat itu daripada rasa dahaga rakyat karena ketiadaan air minum; tangisan warga ketika anaknya pulang dalam bentuk jenazah korban trafficking; kelelahan warga yang berjalan begitu jauh dari desa ke kota dengan kondisi jalan rusak parah; duka anak-anak sekolah yang meratapi reyotnya gedung kelas atau jeritan hati ibu-ibu karena anaknya meninggal akibat gizi buruk dan fasilitas kesehatan begitu jauh dari jangkauan? Mana yang lebih penting, menjaga perasaan para kepala daerah ini atau mengutamakan perasaan rakyat?

Loyo dan sontoloyo sebagaimana kata Boni Hargens, hemat saya, adalah kata yang pas untuk kepala daerah kita yang lamban, tidak kreatif, kurang inovatif, lebih mementingkan urusan diri dan keluarga, yang suka ber-KKN dalam birokrasi. Tidak perlu malu. Bersyukurlah bahwa ada yang mengingatkan dengan cara yang berbeda. Mengingatkan dengan keras jauh lebih bermartabat daripada membiarkan virus loyo dan sontoloyo ini terus berkembang biak dan menjadi pola terstruktur dalam memimpin daerah. Saya yakin, rakyat tidak memilih pemimpin untuk menjadi loyo dan sontoloyo, tetapi untuk bekerja cepat, cerdas, tuntas dan responsif terhadap persoalan rakyat. Untuk kepala daerah yang berhasil membangun daerahnya kita angkat topi dan beri puja-puji. Tetapi yang hanya loyo dan sontoloyo, tidak perlu puja-puji itu. Kritiklah mereka dengan keras agar bisa lepas dari kerangkeng loyo sontoloyo itu. (kupang.tribunnews.com/24092016)

Isidorus Lilijawa (Tenaga Ahli DPR RI)

 

LEAVE A REPLY